Bacabub Karna Suwandi Beserta Ketua tim Pemenangan No 1 di Pilkada Situbondo. Zeiniye, Janur juga Harus Bertanggung Jawab Telah Menyeret GTT yang jelas dilarang berpolitik.

  • Whatsapp

Situbondo, Sitijenarnews.com – Melihat fenomena gegernya kontrak Haram dan Sepihak antara oknum GTT dan salah satu bakal calon Bupati situbondo, Eko Febrianto. Ketua Umum LSM Siti Jenar dengan tegas mengecam cara mereka membawa nama gerbong GTT untuk berpolitik praktis. Padahal jelas kalau kita berbicara aturan“Baik ASN maupun honorer sama – sama tidak boleh berpolitik praktis,” tegasnya.

Dijelaskan Eko, semua pegawai diberikan gaji oleh negara yang sumbernya dari uang rakyat. Sehingga secara profesional, seorang pegawai harus memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Read More

Dikatakan Eko, untuk pegawai honorer Seperti GTT & PTT sekalipun itu terikat akan undang-undang (UU) pelayanan publik No 25 tahun 2005. Dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

“Harus bekerja sesuai tupoksi, dalam memberikan pelayanan kepada publik. Artinya siapapun penyelenggara pelayanan publik, baik ASN dan honorer harus mengikuti aturan,” ujar eko

Bagaimana jika ada tenaga honorer yang terbukti berpolitik praktis ? Nah ini harus ada tindakan tegas seperti hal nya pegawai honorer tersebut akan diputus kontrak kerjanya.

Ia meminta kepala sekolah dan jajaran guru turut melaporkan Siapa saja oknum yang terlibat, karena kami menginginkan tenaga pendidik itu mengajar, bukan berolah argumentasi kampanye seperti oknum GTT yang bernama Munir itu,

“Saya sudah terima nama nama beberapa guru tidak tetap (GTT) yang aktif berpolitik praktis, saya sudah berikan peringatan awal lewat statemen saya ini. Berkonsentrasi saja mendidik siswa, tidak usah repot dengan politik,

ingat larangan berpolitik praktis tidak hanya untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) tetapi juga untuk pegawai yang berstatus honorer. Karena tidak sedikit pegawai berstatus honorer yang berpolitik praktis, seperti melalui media sosial (medsos) dll

“Sesuai UU nomor 53 tahun 2010, bukan hanya ASN yang dilarang berpolitik praktis tapi juga honorer,” ungkap Ketua Umum Lsm Siti Jenar Eko Febrianto kepada awak media Selasa 8 Desember 2020.

Apalagi yang dilakukan oleh Oknum yang bernama Munir itu seperti orang kehilangan akal sehat, coba pikir kalau quota berdasarkan data Forumnya GTTnya Munir, akan salah dimata hukum. Yang Seharusnya data tetap berdsarkan data based Dinas nah logikanya dia dimana ?

Harusnya dia itu melihat kemampuan keuangan daerah kita jangan asal bikin janji janji busuk yang berujung kontrak gak jelas pula saya kira coba kalau kita bicara data di dinas pendidikan kita di Situbondo ini misal Kalau insentif PAUD 1.000.000 perbulan, khusus insentif paud saja membutuhkan 21.600.000.000.000 pertahun nah Bisa2 habis hanya utk insentif, sedangkan utk pembangunan yg lain gak akan kebagian Belum lagi honor GTT SD, TK, SMP ini yang gak dia pikir saya kira. Lagian si Munir itu kan GTT kabupaten Bondowoso Kok bisa jadi ketua forum GTT Situbondo. kalau hal ini memang tidak direncanakan sebelumnya yang jelas untuk menyeret suara para GTT Situbondo untuk kepentingan politik Pilkada ini. Pungkas Eko (red)

Related posts