Sitijenarnews.com Jakarta Senin 5 September 2022; Isu kurang sedap kini tengah berhembus di tubuh TNI.
Hal tersebut tak lepas usai Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa dan KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman dikabarkan tengah tak akur.
Masalah itu muncul disebut karena anak Dudung dikabarkan tak lulus tes Akmil
Yang terbaru, Komisi I DPR mempersoalkan ketidakhadiran Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman dalam rapat kerja hari ini. Bahkan ada yang menyinggung soal ketidakharmonisan Dudung dengan Panglima TNI Andika Perkasa.
Seperti diketahui, Komisi I DPR RI menggelar rapat Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Kementerian Pertahanan (Kemenhan)/TNI Tahun Anggaran 2023, Senin (5/9/2022).
Namun, rapat langsung hujan interupsi dari para anggota Komisi I DPR meski belum dibuka.
Interupsi dipicu oleh ketidakhadiran Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman.
Prabowo diwakili oleh Wakil Menteri Pertahanan M Herindra, sementara Dudung diwakili Wakasad Letjen TNI Agus Subiyanto.
Seorang anggota DPR dari Fraksi PDIP, Effendi Simbolon kemudian menyoroti kabar hubungan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman yang diisukan kurang harmonis.
Effendi menyebut ada isu anak Dudung gagal mengikuti seleksi Akademi Militer (Akmil).
“Kami ingin penjelasan dari Jenderal Andika dan penjelasan dari Jenderal Dudung ada apa terjadi disharmoni begini? Sampai urusan anak KSAD gagal masuk Akmil pun menjadi isu. Emangnya kalau anak KSAD kenapa? Emang harus masuk?” kata Effendi saat rapat Komisi I DPR RI, Senin (5/9/2022).
Effendi Simbolon juga mencurigai gelagat yang ditunjukan dari dua jenderal di tubuh TNI. Mereka yakni, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman. Effendi juga menyoroti sikap kedua jenderal itu yang kerap tidak berada di satu agenda yang sama. Ada beberapa catatan yang dimiliki Effendi.
Ini semua menjadi rahasia umum pak, rahasia umum. Jenderal Andika, di mana ada Jenderal Andika tidak ada KSAD,” kata Effendi di rapat bareng Panglima TNI, Senin (5/9/2022).
Effendi kemudian menyampaikan salah satu contoh di mana ketika ada Andika di saat yang sama tidak ada Dudung.
“Jenderal Andika membuat Super Garuda Shield, tidak ada KSAD di situ. Saya tidak tahu nanti silakan dijelaskan,” kata Effendi.
“Apakah Anda undang tapi dia tidak hadir, apakah memang tidak diundang, saya nggak tahu. Silakan nanti dijawab,” sambungnya.
Sebelumnya, Effendi menyebut TNI layaknya gerombolan, Ia bahkan menilai kelakuan TNI lebih-lebih dari organisasi masyarakat atau ormas.
Pernyataan Effendi itu menyusul adanya temuan dan informasi yang diperoleh Komisi I. Adapun temuan itu mengenai isu tidak harmonisnya hubungan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman.
Bukan cuma itu, Effendi juga menyoroti berbagai informasi mengenai adanya ketidakpatuhan hingga pembangkangan di tubuh TNI. Ia menilai dengan segala keributan tersebut, TNI tidak ubahnya seperti gerombolan
“Ini TNI kaya gerombolan ini. Lebih-lebih ormas, jadinya tidak ada kepatuhan,” kata Effendi di rapat kerja dengan Panglima TNI di DPR, Senin (5/9/2022).
Sebelumnya, Komisi I DPR RI menyoroti adanya informasi tentang hubungan yang tidak harmoni antara Panglima TNI dan KSAD. Komisi I bahkan meminta hal mengenai itu dirapatkan khusus pada malam ini.
Sebagaimana diketahui pada Senin siang ini, Komisi I DPR melakukan rapat membahas anggaran TNI. Dalam kesempatan itu, Dudung yang tidak hadir di rapat menjadi sorotan. Effendi mengusulkan agar setelah rapat membahas anggaran, nantinya Komisi I bisa meneruskan rapat mengenai isu-isu aktual pada malam hari.
“Kita jadwalkan nanti malam ya kita hadirkan Kepala Staf Angkatan Darat dengan Panglima TNI, kepala staf untuk membahas. Kami banyak sekali temuan-temuan ini yang insub ordinary, disharmoni, ketidakpatuhan,” kata Effendi.
Menurut Effendi isu-isu aktual tidak hanya seputar peristiwa dan kasus-kasus yang melibatkan prajurit TNI. Melainkan isu-isu internal seperti yang ia ungkapkan juga perlu dibahas. Bahkan, Effendi menyebut ada juga terjadi pembangkangan di internal TNI. Hal itu yang kemudian ditegaskan Effendi perlu penjelasan.
“Saya tidak ingin berpihak ke siapa-siapa. Ingin penjelasan dari saudara Jenderal TNI Andika dan penjelasan dari Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Ada apa terjadi disharmoni begini, ketidakpatuhan?” kata Effendi
Anggota Komisi I Helmy Faisal juga menyoroti adanya informasi ketidakharmonisan di tubuh TNI, terutama di antara Panglima TNI dan KSAD. Karena itu ia berharap ada kehadiran dari KSAD Dudung untuk mengklarifikasi informasi tersebut lebih lanjut.
“Kita harapkan Pak KSAD bisa hadir sekaligus untuk menepis di sosial media, di berbagai macam. Kita itu ada informasi yang tidak enak bahwa ada hubungan yang kurang harmonis antara Panglima dengan KSAD,” kata Helmy.
“Saya kira ini harus kita clear kan. Mengingat kita ini membutuhkan persatuan menghadapi situasi politik yang kita semua ketahui ada masalah di Papua yang memerlukan kebersatuan kita,” sambung Helmy.
Sementara anggota Komisi I DPR Fraksi Gerindra Yan Permenas menyebut Dudung sudah terlalu sering tidak hadir dalam rapat.
“Khusus untuk KSAD saya pikir sudah berapa kali tidak hadir untuk mengikuti rapat komisi. Dan kali ini kita rapat membahas RKA, jadi harus dibedakan mana rapat yang menjadi prioritas dengan rutinitas yang penting di Mabes AD,” ujar Yan.
Kemudian, anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Nurul Arifin mengatakan Prabowo Subianto juga sudah beberapa kali tidak hadir dalam rapat.
“Hari ini sebetulnya sangat spesial karena kita akan membicarakan anggaran. Dan anggaran Kemenhan kan paling besar. Pak Menhan ya tidak hadir jadi saya mohon penjelasan,” kata Nurul.
Interupsi lainnya disampaikan oleh anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Helmy Faishal.
Helmy menjelaskan, ketidakhadiran Dudung demi menepis isu tidak harmonisnya hubungan antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Dudung.
“Kita itu ada informasi yang tidak enak bahwa ada hubungan yang kurang harmonis antara Panglima dengan KSAD. Saya kira ini harus kita clear-kan, mengingat kita ini membutuhkan persatuan menghadapi situasi politik yang kita semua ketahui ada masalah di Papua yang memerlukan kebersatuan kita,” tutur Helmy.
Mendengar interupsi-interupsi yang dilayangkan, Wamenhan M Herindra memberi penjelasan mengenai ketidakhadiran Prabowo.
Herindra mengatakan Prabowo dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyambut Presiden Filipina.
“Pak Menhan hari ini mendampingi Presiden di Istana Bogor dalam rangka menerima kunjungan resmi Presiden Filipina. Jadi beliau diundang Pak Presiden untuk mendampingi. Di situ nanti memang kebetulan akan membicarakan masalah Indonesia dengan Filipina. Sehingga beliau harus hadir mendampingi Presiden,” jelas Herindra.
Sementara itu, Wakasad Mayjen TNI Agus Subiyanto mengatakan Jenderal Dudung sedang mengecek kesiapan personel yang akan bertugas ke Papua.
“Kita tahu bahwa kondisi di lapangan masih mungkin kompleks sehingga banyak yang harus disampaikan oleh Pak KSAD kepada prajurit. Kita lihat banyak hal yang menonjol yang dilakukan negatif oleh prajurit. Sehingga dengan keberadaan Pak KSAD di tengah-tengah prajurit akan berikan motivasi,” ucap Agus.
Adapun rapat ini dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, KSAL Laksamana Yugo Margono, dan KSAU Fadjar Prasetyo.
Meski Prabowo dan Dudung tak hadir, Komisi I tetap melanjutkan rapat tersebut.
Singgung pengganti Panglima TNI
Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa diketahui akan memasuki masa pensiunnya pada akhir tahun 2022 ini.
Sejumlah nama calon Panglima TNI pengganti Andika nantinya pun sudah mulai dibicarakan di publik.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi berpandangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan atensi lebih kepada Angkatan Laut dalam hal ini Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono.
Menurut Bobby, besar peluang Jokowi akan memilih Yudo menggantikan Andika.
Hal tersebut, kata dia, di antaranya karena selama masa pemerintahan Jokowi belum ada Panglima TNI dari Angkatan Laut (AL).
“Saya rasa Presiden akan memberikan atensi lebih ke AL, yaitu Pak Yudo. Selama masa pemerintahan Jokowi, belum ada panglima TNI dari AL, besar kemungkinan inilah saatnya walaupun tidak sampai 2024,” kata Bobby ketika dihubungi awak media pada siang ini Senin (5/9/2022).
Selain itu menurut Bobby, sejauh ini Yudo juga tampak memiliki komunikasi yang baik dengan Presiden Jokowi dan Presiden Ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri.
“Hubungan cukup baik dengan Pak Jokowi dan Bu Megawati dan ada momen menamai kapal korvet TNI AL dengan nama KRI Bung Karno-369,” lanjut Bobby.
Dari sisi peluang dan administrasi, kata dia, Yudo memiliki kesamaan dengan dua kepala staf TNI lainnya yakni Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.
Namun demikian, menurutnya besar kemungkinan Presiden akan mempertimbangkan pergiliran matra dalam pemilihan calon Panglima TNI ke depan.
Sedangkan dari sisi pengalaman, menurutnya tiga Kepala Staf Angkatan TNI saat ini memiliki pengalaman mengelola organisasi militer yang mumpuni.
“Semua Kepala Staf saya rasa pengalaman mengelola organisasi militernya sudah mumpuni,” kata Bobby.
(Red/Tim-Biro Pusat Sitijenarnews)