Dilema Jokowi Saat Terjebak Janji Tidak Naikkan Pertalite

Sitijenarnews.com Jakarta Senin 21 Agustus 2022; Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Nailul Huda menuturkan Presiden Joko Widodo sudah terlanjur berjanji tidak akan menaikkan harga BBM subsidi Pertalite.

Dok Fhoto, Presiden jokowi

Nailul menyebut political will Presiden Jokowi jangan sampai mencederai hati dan harapan masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah.

 

“Jadi wajar masyarakat mengharapkan Pertalite harganya tidak naik karena Presiden sudah menjanjikan,” ucap peneliti muda tersebut saat dihubungi awak media pada, Sabtu Kemarin (20/8/2022).

 

Sebenarnya, lanjut Nailul sah-sah saja sebuah negara memberikan subsidi komoditas seperti BBM ke masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

Dia khawatir jika harga BBM dilepas ke pasar akan banyak masyarakat yang tadinya belum miskin, akan menjadi miskin.

 

“Maka menjaga daya beli dan menahan inflasi merupakan salah satu tugas dari pemerintah,” tutur Nailul.

 

Sebagai pembanding, negara tetangga Malaysia juga menerapkan kebijakan subsidi yang sama, tapi di sana terdapat kebijakan yang tidak diterapkan di Indonesia seperti relaksasi PPN.

 

Sementara Indonesia malah menaikkan PPN-nya dari 10 persen menjadi 11 persen.

 

Nailul menambahkan bahwa menaikkan harga BBM subsidi akan membuat inflasi Indonesia semakin tidak tidak terkendali.

 

“Saat ini inflasi kita sudah mencapai 4,94 persen dan jika ada kenaikan BBM akan membuat inflasi akan semakin tinggi bisa mencapai lebih dari 7 persen jika Pertalite dinaikkan,” tuturnya.

 

Pihaknya meyakini semua barang akan terdampak naik termasuk sektor transportasi.

 

Kondisi seperti ini dilematis bagi pemerintah apabila tidak dinaikkan beban APBN pun semakin berat.

 

Sebaliknya jika hanya BBM non subsidi Pertamax yang dinaikkan maka akan terjadi pergeseran konsumsi ke Pertalite.

 

“Saya merasa jika harga Pertalite dinaikkan akan menjadi beban bagi masyarakat dan konsumsi rumah tangga bisa terkontraksi berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi kita yang tengah membaik,” imbuhnya.

 

Jika un dibatasi dengan hanya memperbolehkan kendaraan roda dua dan angkot saja yang meminum Pertalite akan berdampak pada protes drive online roda empat.

 

“Belum laagi munculnya penjualan BBM ilegal ini akan menimbulkan masalah baru,” kata Nailul.

 

Pemerintah, usul dia, bisa me-realokasi anggaran tidak produktif seperti sektor pertahanan yang nilainya terlalu besar serta anggaran untuk infrastruktur dialihkan ke belanja subsidi maupun bantuan sosial.

Nailul juga menyarankan anggaran untuk proyek Food Estate, Ibu Kota Negara (IKN) ataupun Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) bisa dialihkan sementara ke subsidi.

“Tapi masalahnya apakah pemerintah mau untuk realokasi anggaran tersebut? Tentu tantangan realokasi anggaran ini sangat berat,” pungkasnya.

Ada cara lainnya dengan menaikkan suku bunga acuan Bank Indonesia untuk meredam kenaikan inflasi namun bukan hal mudah bagi bank sentral di tengah tumbuhnya daya beli masyarakat menengah ke bawah.

Tunggu Arahan Regulator

Pertamina selaku penyalur bahan bakar minyak masih mencermati soal kemungkinan kenaikan harga Pertalite dan Solar.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menegaskan saat ini Perseroan masih menunggu arahan dari pemerintah sebagai regulator.

“Sementara kami masih menunggu arahan dari Pemerintah, karena penentuan harga merupakan kewenangan dari Regulator,” ujar Irto.

Pihaknya menegaskan sampai sekarang BBM bersubsidi Pertalite masih tetap dijual ke masyarakat seharga Rp 7.650 per liter.

Kata Irto, Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) siap siaga jika diberi penugasan untuk mengimplementasikan kenaikan harga.

 

Sementara kata Pengamat Politik Rocky Gerung blak-blakan soal isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite yang sedang perbincangan publik.

Adanya rencana tersebut, Rocky Gerung tak menampik bahwa kenaikan harga BBM tersebut sudah diprediksi.

“Keterangan-keterangan yang kita peroleh dari awal, kan sebetulnya menunjukkan bahwa tugas negara itu melindungi rakyatnya tuh. Dan kita masih berupaya untuk meminta agar supaya ada bagian yang dikorbankan,” kata Rocky Gerung dikutip dari kanal YouTube pribadinya (Rocky Gerung Official), Minggu (21/8/2022).

“Tapi Pak Jokowi kan nggak mau korbankan bagian yang ambisius dari dia tuh yaitu IKN dan terlihat makin bolong tuh,” sambungnya.

Tidak dipungkiri Rocky Gerung, apabila BBM bersubsidi jenis Pertalite tersebut harganya dinaikkan maka akan membuat masyarakat, tidak hanya frustrasi tapi juga menganggap Indonesia tidak ada harapan lagi.

Terkait prediksi harga Pertalite yang semulanya hanya Rp 7.600 dan kemudian naik Rp 10.00 per liter, multiplayer effect-nya dipastikan Rocky Gerung akan merambah ke semua bidang.

Sehubungan dengan Luhut Binsar Panjaitan yang sudah mengingatkan Pertalite dan Gas Melon (Gas 3 kg) akan segera naik dan dibantah, tapi Hersubeno Arief mengaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi akhirnya muncul dan mendahului memberikan sinyal jika pekan depan Presiden Jokowi akan mengumumkan terkait wacana kenaikan harga BBM ini.

Dan menurutnya, kebijakan tersebut nantinya menyempurnakan kesulitan hidup pada masyarakt terutama pada kelas menengah ke bawah.

Kendati demikian, Rocky Gerung berpendapat bahwa kebijakan ini bisa dijadikan untuk mengevaluasi konstitusi.

“Dan yang sedang diributkan sekarang kan soal fungsi konstitusi untuk menata politik. Padahal ada prinsip lain dari konstitusi, yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum tuh,” ucap Rocky Gerung.

“Kita tahu, konstitusi kita kalau basisnya dalam ilmu ekonomi atau filsafat ekonomi, basisnya adalah welfare state. Artinya, spending pemerintah memang diperlukan tuh,” tambah Rocky Gerung.

Oleh karena itu, ia dengan tegas menyatakan pemerintah memang harus mengeluarkan dana untuk subsidi.

Apalagi diakuinya, subsidi sangat diperlukan oleh welfare state dalam sebuah negara.

“Kita sekarang betul-betul anggap pemerintah melenceng dari perintah konstitusi, walaupun pemerintah akan bikin dalil ‘ya seluruh dunia juga begitu’ oh iya, tapi seluruh dunia tidak punya konstitusi seperti Indonesia yang mewajibkan negara itu ikut campur dalam keadaan kesusahan ekonomi,” beber Rocky Gerung.

“Nah sekarang, ikut campur pemerintah dengan subsidi. Itu sekarang dicabut, jadi dia udah melanggar konstitusi sebetulnya,” lanjut Rocky Gerung.

 

(Red/Tim-Biro Pusat Sitijenarnews)

error: