Ketum LSM Siti Jenar laporkan salah satu aktivis Senior atas dugaan pelanggaran pidana Pilkada

  • Whatsapp

Situbondo, Sitijenarnews.com – Calon bupati dan wakil bupati, partai politik (parpol) pendukung agar tidak melakukan aktivitas kampanye Pilkada 2020 di luar jadwal yang sudah ditetapkan. Pasalnya, siapapun yang terbukti melakukan kampanye di luar jadwal, bisa dikenai sanksi pidana.ujar Eko”Ingat loh ya untuk Calon bupati dan wakil bupati maupun pendukung lainnya yang melakukan kampanye di luar jadwal bisa dikenakan sanksi pidana,” ujar Ketua LSM Siti Jenar Eko Febrianto Selasa 8 Desember 2020.

Eko, mengatakan sanksi pidana ini secara tegas diatur dalam Pasal 187 Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan bupati dan wakil bupati. Pasal tersebut menyatakan setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, bisa dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 15 hari dan paling lama 3 bulan dan dengan denda paling saya ulangi Pasal 187 ayat 1 itu berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).” Ujar Eko,

Read More

“Jadi, unsurnya itu setiap orang, berarti bukan hanya peserta pemilu, tetapi siapa saja yang melakukan kampanye di luar jadwal, akan dipidana,” katanya lagi.

Menurutnya, karena ada sanksi yang tegas, pihaknya meminta seluruh pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati tidak melakukan kampanye di rentang waktu antara penetapan pasangan calon kepala daerah dengan dimulainya masa kampanye yang hanya berjarak tiga hari.

Eko, juga mengungkap, biasanya setelah ditetapkan, paslon berlomba-lomba untuk melakukan kampanye tak jarang juga melakukan kampanye hitam bahkan Hoax di media massa dan sosmed. Padahal, tahapan kampanye sudah selesai dan besok ini udah pemilihan. Sekali lagi saya ulang ya Pasal 187 ayat 1 itu berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”

Sekedar diketahui “Penetapan pasangan calon digelar pada tanggal 23 September 2020. Sedangkan masa kampanye dimulai 26 September hingga 5 Desember 2020. Dalam waktu rentang tiga hari itu paling rentan paslon dan pendukung melakukan kegiatan kampanye baik melalui media massa, cetak, dan elektronik yang mereka share baik di WAG dan di aplikasi lain, nah kasus ini yang sekarang saya laporkan ke Bawaslu Kabupaten Situbondo sore ini” tukas Eko,

Bukti Berupa salinan Video yang sudah saya jadikan Disc. Dan beberapa bukti petunjuk awal. Saya datang ke Bawaslu sore ini beserta dan membawa semua bukti bukti temuan saya. Dan sekedar diketahui laporan saya kali ini langsung Di Respon Oleh Bawaslu Provinsi yang mana kebetulan ada di Bawaslu Situbondo sore ini. Ucap eko (red)

Related posts