KPK BUKANLAH LEMBAGA TUNGGAL PEMBERANTASAN KORUPSI….?

  • Whatsapp

Jakarta, Sitijenarnews.com – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) belakangan ini menolak tegas wacana pemerintah menjadikan KPK sebagai lembaga tunggal pemberantasan korupsi. Mereka menilai langkah tersebut bukanlah solusi untuk memperkuat KPK. Terlebih lagi UU KPK mengamanatkan KPK untuk melakukan koordinasi dan supervisi dengan lembaga negara lainnya dalam upaya pemberantasan korupsi.

Direktur advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Ronald Rofiandri, mendesak pemerintah menarik kembali wacana untuk menjadikan KPK sebagai lembaga tunggal pemberantasan korupsi.

Read More

Menurutnya, wacana tersebut tidak sesuai dengan latar belakang dibentuknya KPK. Karena “KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya,” kata Ronald.

Dia menjelaskan, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan peran KPK sebagai pendorong agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien. Alasan pemerintah untuk menjadikan KPK sebagai lembaga tunggal, karena adanya tumpang tindih kewenangan dalam pemberantasan korupsi dinilai tidak relevan.

“UU KPK telah mengatur secara jelas batas tugas dan kewenangan KPK dengan aparat penegak hukum yang lain, termasuk kapan terjadi pengambilalihan perkara oleh KPK,” ujarnya.

Namun beberapa kasus korupsi justru seolah-olah mencuatkan masalah tumpang tindih kewenangan antara KPK dengan institusi penegak hukum lain.

Dia menegaskan, menjadikan KPK sebagai lembaga tunggal pemberantasan korupsi tidak sama dengan upaya penguatan KPK. Upaya pemerintah dalam penguatan KPK seharusnya ditunjukkan ketika dilakukan kriminalisasi kepada komisioner dan pendukung KPK periode sebelumnya, yang kasusnya belum usai sampai sekarang.

“Pemerintah juga seharusnya tidak diam ketika revisi UU KPK yang bernuansa pelemahan KPK masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2016,” tekannya.

PSHK, lanjut Ronald, mengingatkan agar pemerintah turut serta dalam penguatan kewenangan KPK dalam melaksanakan tugas koordinasi dan supervisi. Tugas pemberantasan korupsi oleh KPK tidak terbatas pada penindakan dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Pasal 6 UU KPK menyebutkan KPK juga memiliki tugas untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi, monitor penyelenggaraan pemerintahan, koordinasi dan supervisi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pihaknya mencatat, pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi oleh KPK dengan lembaga penegak hukum lain telah berjalan. Hingga akhir 2014, sebanyak 1184 Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) diterima KPK dari kepolisian dan kejaksan. Selain itu, pencegahan dengan pendidikan, sosialisasi, dan kampanye anti-korupsi juga terus digencarkan oleh KPK.

“Pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK tersebut masih dapat dioptimalkan lagi dengan dukungan dari pemerintah,” terang Ronald.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyambut baik usulan agar KPK menjadi satu-satunya lembaga yang menangani perkara korupsi. Menurutnya, KPK siap jika nantinya UU KPK direvisi sehingga mengatur demikian.

“Kalau memang KPK ambil alih, polisi dan jaksa fokus di luar korupsi, itu ide bagus dan KPK siap,” ujarnya.

Dia mengakui, masih perlu pembahasan panjang jika ingin menjadikan KPK sebagai lembaga satu-satunya yang menangani korupsi. Apalagi dalam KUHP tidak diatur bahwa KPK bisa menjadi lembaga tunggal dalam penanganan korupsi. Begitu pun dalam poin revisi UU KPK.

“Ada banyak syarat yang harus dicukupi lebih dahulu, antara lain sumber daya manusia di internal KPK,” Tukas Ronald

Sebelumnya, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Yanuar Nugroho, mengatakan pihaknya tengah mengkaji kemungkinan KPK sebagai satu-satunya lembaga yang berkewenangan menangani kasus korupsi.

“Ini merupakan hasil diskusi para pegiat antikorupsi dengan staf presiden. Kami melihat benturan yang menghadang KPK belakangan karena konflik pembagian wewenang dengan kepolisian dan kejaksaan,” pungkas Yanuar.

Sementara Aktivis yang juga Ketua Umum Lsm Siti Jenar Eko Febrianto. Pria Asal Daerah Situbondo Jawa Timur yang baru pulang dari kunjungan nya Di Gedung Merah Putih ( KPK ) beberapa waktu lalu menyebut.

“Ingat Negara ini Takan pernah hancur dengan adanya kasus kriminal kecil misalnya begal copet jambret walaupun itu tetap tidak bisa kita benarkan

Tapi negara ini akan rusak dan hancur oleh para koruptor dan para Mafia hukum dan mafia kebijakan” dan hari ini KPK harapan besar rakyat Indonesia saat ini. kita tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum yang lain saja apalagi dari para penggiat anti korupsi yang karena tak jarang kadangkala dan tak sedikit pula oknum pemerhati anti korupsi yang main mata dengan hal semacam ini.

Memang Kejahatan Korupsi ini tergolong Extra Ordinary Crime yang harus diperhatikan dengan Serius yang penanganannya harus dengan cara khusus pula, tapi aturan yang kadang kala membuat kasus seperti ini terus menjadi dan tak akan pernah usai di negeri ini.

Utamanya apabila kita berbicara dan mengerucut dalam konteks Suap menyuap. Perlu sekedar diketahui dan kita sadari “SUAP adalah faktor utama subur/maraknya segala bentuk Kejahatan & Kesesatan. Bila orang2 yang seharusnya mencegah dan menjaga alias Mengawal, supaya suatu bentuk Kejahatan/Kesesatan Tidak Terjadi tapi justru Mau Disuap, maka muluslah Kejahatan apapun itu untuk terjadi, mulai dari Prostitusi, Perjudian, Minuman Keras, Narkoba, Pemalsuan Barang, Pemalsuan Mutu & Volume, Mark Up Anggaran, Anggaran Fiktif, Penyusunan UU yg untungkan Pihak Tertentu, Penyelundupan, Rekrutmen Kotor, Penggelapan Pajak, Mutasi/Promosi Jabatan Subjektif, Vonis/Keputusan yang Bias, dll…

Suap sulit ditemukan dan diberantas dgn Audit2 Tapi lewat Jebakan/Penyamaran, Pembutian Terbalik dan Penerapan Hukuman yang Berat Keras Tegas dan Berefek Jera dan saya kira untuk medio beberapa tahun belakangan ini cuma KPK yang bisa. Pungkas Eko.

(red)

Related posts