Mantan Penasehat KPK ini Akhirnya Beber Dua Sosok Opung Penguasa Indonesia, Yang Kerap Amankan Perkara

Sitijenarnews.com Jakarta Kamis 6 April 2023: Mantan Penasehat KPK periode 2005-2013, Dr. Abdullah Hehamahua S.H., M.M., menyoroti dua sosok opung yang ia sebut sebagai penguasa Indonesia hari ini yaitu opung di Istana dan opung di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Opung yang dimaksud berada di Istana sudah banyak diketahui orang yaitu Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang juga kerap dijuluki sebagai Lord Luhut.

Keterangan fhoto, Mantan Penasehat KPK periode 2005-2013, Dr. Abdullah Hehamahua S.H., M.M.,

Adapun opung di KPK diduga adalah sosok Tumpak Hatorangan Panggabean yang sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua KPK.

“Sering saya katakan dua orang yang berkuasa hari ini di Indonesia itu dua opung. Opung di kabinet itu LBP. Opung di KPK itu ada THP. THP itu Ketua Dewan Pengawas yang dipilih oleh presiden,” ujar Abdullah, dikutip dari kanal YouTube Refly Harun pada Hari ini Kamis (6/4/2023).

Adapun peran sosok THP ini yaitu mencegah penyidik atau penyelidik KPK untuk menyadap orang Istana atau partai koalisi pemerintahan.

Kekuasaan sebagai Ketua Dewan Pengawas KPK membuat THP bisa melakukan hal tersebut dan jabatan itu diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Sehingga tidak mungkin seorang penyidik KPK atau penyelidik KPK minta menyadap seseorang apalagi kalau orang Istana atau orang partai koalisi, tidak mungkin Pak THP itu memberikan izin. Karena dia diangkat oleh presiden,” ujar Abdullah.

Hal tersebut diungkap oleh Abdullah saat membahas soal temuan transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menurut Abdullah, ada politik sandera-menyandera dalam perkara transaksi jumbo yang ditemukan di kementerian yang dipimpin oleh Sri Mulyani tersebut.

Menurut Abdullah, ada politik sandera-menyandera dalam perkara transaksi jumbo yang ditemukan di kementerian yang dipimpin oleh Sri Mulyani tersebut.

Adapun politik sandera menyandera itu terjadi antara Komisi III DPR RI dengan pejabat tertentu dan pejabat dengan pejabat lainnya.

(Red/Tim-Biro Pusat Sitijenarnews)

error: