Sitijenarnews.com Jakarta Jum’at 26 Agustus 2022; Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, meminta Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, untuk puasa bicara.
Hal itu disampaikan Mulyanto saat menjadi narasumber dalam dialog Overview dengan tema “Heboh Harga BBM akan Naik”, Kamis (25/8/2022).
“Saya ingin tegaskan, judul (diskusi)-nya heboh BBM, ini cocok ya, yang bikin heboh itu Luhut, Luhut yang bikin gaduh.”
“Satu minggu mau diumumkan (kenaikan BBM), ya terjadi rush lah,” ungkap Mulyanto.
Menurut Mulyanto, pernyataan seperti yang disampaikan Luhut membuat gaduh dan bising dalam bernegara.
“Tolong Pak Luhut, dalam forum ini, tolong puasa bicara, ya, pada saat yang tepat, umumkan.”
“Biasanya malam hari, umumkan, biar presiden yang umumkan,” imbuh Mulyanto.
DPR Belum Menyetujui
Mulyanto juga mengungkapkan DPR sebagai lembaga belum menyetujui wacana kenaikan harga Pertalite dan Solar bersubsidi ini.
“DPR tidak menyetujui, belum ada keputusan DPR menyetujui.”
“Paling beberapa partai tertentu mungkin menyetujui, DPR tidak menyatakan menyetujui, bahkan yang jelas-jelas menolak di paripurna itu PKS, Demokrat, Gerindra sebagian menolak, NasDem juga,” ungkap Mulyanto.
Statement Luhut;
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Presiden Jokowi kemungkinan akan mengumumkan kebijakan terbaru mengenai BBM pekan ini.
“Menaikkan harga pertalite yang kita subsidi cukup banyak dengan juga tadi solar, itu modeling ekonominya saya kira sudah dibuat.”
“Nanti mungkin minggu depan (minggu ini, red) presiden akan mengumumkan mengenai apa, bagaimana mengenai kenaikan harga ini,” jelas Luhut dalam Kuliah Umum di Universitas Hasanuddin, Jumat (19/8/2022) kemarin.
Ia menambahkan, presiden sudah mengindikasikan (harga BBM) tidak mungkin kita pertahankan terus demikian, karena harga BBM di Indonesia adalah yang termurah di kawasan.
“Kita jauh lebih murah dari yang lain, itu beban terlalu besar kepada APBN kita,” imbuhnya.
Ia mengatakan, APBN telah menanggung subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 502 triliun.
Nilai tersebut setara dengan 18,21 persen target APBN tahun 2021 yang sebesar Rp 2.750 triliun.
Harga Pertalite disebut-sebut akan naik menjadi Rp 10.000 per liter, atau meningkat Rp 2.350 dari posisi saat ini Rp 7.650 per liter.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, subsidi justru tidak dinikmati oleh masyarakat rentan dan kurang mampu, melainkan dinikmati oleh masyarakat golongan kaya. Sehingga penyaluran subsidi dinilai tidak tepat sasaran.
“Konsumsi listrik, BBM, dan LPG itu banyak kelompok yang kaya dibandingkan dengan kelompok yang tidak mampu,” kata Sri Mulyani.
Dikutip dari Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2023, dari total anggaran energi itu, anggaran subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kilogram direncanakan sebesar Rp 138,33 triliun atau lebih rendah 7,4 persen dibandingkan dengan outlook 2022. Alokasi anggaran subsidi jenis BBM tertentu dan gas melon tahun ini diperkirakan Rp 149,36 triliun.
Anggaran itu mendatang akan diarahkan untuk transformasi penyaluran subsidi BBM agar lebih tepat sasaran. Penyalurannya juga akan berbasis target penerima serta terintegrasi dengan program perlindungan sosial.
(Red/Tim-Biro Pusat Sitijenarnews)
