Wakil Ketua Komisi IV DPR ini Minta KLHK Awasi Proses Penyelesaian Usaha Bidang Kehutanan

Sitijenarnews.com Senayan Jakarta Senin 22 Agustus 2022; Demi melindungi kelestarian hayati sekaligus ekosistem di Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker), maka proses penyelesaian kegiatan usaha yang sudah terbangun tanpa perizinan berusaha di bidang kehutanan harus diterapkan dengan cermat, adil, transparan, auditable, sekaligus diawasi dengan ketat dan seksama.

Dok Fhoto, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat membuka Rapat Dengar Pendapat Panja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (22/8).

Penyelesaian tersebut memainkan peran vital guna mencegah pelanggaran dan penyimpangan hukum.

 

Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat membuka Rapat Dengar Pendapat Panja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (22/8).

 

Tidak hanya itu, ia ingin penyelesaian juga memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

 

“Seperti yang sudah diatur dalam PP 24 Tahun 2021, maka proses penyelesaian kegiatan usaha yang sudah terbangun tanpa perizinan berusaha di bidang kehutanan sesuai dengan aturan yang berlaku,” jelasnya.

 

“Tentu, ini jadi perhatian kita bersama supaya pelanggaran maupun penyimpangan hukum baik bersifat administratif dan pidana bisa dicegah, dan kerugian negara tidak terjadi,” ucap Kang Dedi, sapaan akrabnya.

 

Membahas ‘Penyelesaian, Penggunaan, dan Pelepasan Kawasan Hutan’, politisi Partai Golkar ini berharap, setelah diundangkannya UU Ciptaker, maka upaya preventif juga harus ditegakan dengan sungguh-sungguh.

 

Ia menjelaskan upaya preventif dapat dilakukan dengan sosialisasi intensif kepada berbagai kalangan. Selain itu, dari sisi lain, upaya represif juga harus ditegakan tanpa tebang pilih.

 

“Kami berharap, ke depannya, KLHK melakukan inventarisasi kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Riau untuk menyelesaikan data kebun dan tambang, serta penggunaan lainnya yang ilegal di kawasan hutan,” jelasnya.

 

“Lengkap dengan data poligon, luasan, nama perusahaan atau pengelola, atau pemilik, serta lokasi yang terdiri desa, kecamatan, dan kabupaten kota,” tandas Kang Dedi.

 

(Red/Tim-Biro Pusat Sitijenarnews)

error: