Sitijenarnews.com Situbondo, Rabu 9 Juli 2025: Ketidakmampuan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam menyerap anggaran belanja daerah tahun 2025 menuai reaksi keras dari kalangan masyarakat sipil. Sejumlah aktivis senior dari berbagai elemen gerakan mendatangi Gedung DPRD Situbondo untuk menyampaikan kritik tajam terhadap lambannya kinerja birokrasi dan lemahnya pengawasan legislatif.
Audiensi yang berlangsung di ruang Komisi III DPRD itu menjadi ajang terbuka bagi para aktivis untuk menyuarakan kekecewaan dan keresahan mereka terhadap kinerja pemerintah daerah. Amirul Mustafa, salah satu aktivis yang dikenal kritis terhadap kebijakan publik, menyatakan bahwa rendahnya daya serap anggaran bukan hanya soal teknis, tetapi mencerminkan buruknya tata kelola pemerintahan.
“Baru kali ini dalam sejarah pemerintahan daerah Situbondo, daya serap belanja serendah ini. Kita sedang berbicara bukan hanya tentang angka, tapi tentang kepercayaan publik dan masa depan daerah. Jika ini tidak diperbaiki, Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun depan bisa saja dipotong oleh pusat,” kata Amirul dengan nada tegas.
Menurutnya, data yang dihimpun menunjukkan bahwa hingga semester pertama 2025, realisasi anggaran baru mencapai 35 persen dan sebagian besar hanyalah belanja pegawai. Padahal, kebutuhan masyarakat begitu mendesak, mulai dari pekerjaan, penghasilan, hingga kebutuhan pendidikan menjelang tahun ajaran baru.
Lebih lanjut, Amirul menyampaikan bahwa lemahnya penyerapan anggaran tersebut bukan hanya disebabkan faktor administratif, tetapi juga karena ego sektoral dari pemerintah baru yang dinilainya enggan melanjutkan program-program lama. Akibatnya, program strategis terhambat dan pelayanan publik berjalan stagnan.
Ia juga menyinggung minimnya koordinasi dan harmoni dalam pengambilan keputusan di tingkat eksekutif, yang dinilai turut memperparah kondisi ini.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum LSM SITI JENAR, Eko Febriyanto, menyampaikan kritik tajam kepada DPRD Situbondo yang menurutnya pasif dan kurang menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal.
“Anggota dewan ini dipilih rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan, bukan sekadar jadi pelengkap. Kalau DPRD diam saja melihat daya serap yang rendah, berarti mereka lalai. Mereka bukan wakil pemerintah, tapi wakil rakyat,” tegas Eko, aktivis asal Besuki yang dikenal vokal dan nyentrik.
Eko juga menyoroti adanya kecenderungan anggota DPRD lebih sibuk mengurus proyek aspirasi dan pokok-pokok pikiran (Pokir) pribadi, ketimbang menjalankan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Ia menyebut kondisi ini sebagai bentuk kegagalan legislatif dalam mengemban amanah publik.
“Kalau begini terus, rakyat yang rugi. DPRD jangan ikut-ikutan masuk ke urusan proyek. Itu potensi konflik kepentingan yang jelas. Idealnya mereka fokus mengawasi, bukan malah jadi bagian dari permasalahan,” pungkasnya.
Audiensi panas yang digelar sejak pukul 15.00 WIB ini turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPP) Kabupaten Situbondo serta unsur pimpinan Komisi III DPRD. Dalam pertemuan tersebut, dirumuskan tujuh poin penting sebagai catatan dan rekomendasi yang disampaikan oleh masyarakat:
1. Mengidentifikasi lemahnya fungsi kontrol pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2025.
2. Realisasi anggaran semester pertama baru menyentuh 35 persen dan lebih banyak terserap untuk belanja pegawai.
3. Kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan dan penghasilan semakin mendesak, terutama menjelang tahun ajaran baru.
4. Pembelanjaan yang belum dialokasikan seharusnya dilakukan penyesuaian melalui perubahan anggaran sebelum PAPBD 2025.
5. Ketidakterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran berdampak pada lambannya realisasi program.
6. DPUPP diminta mempercepat realisasi kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7. Jika ditemukan ketidaksesuaian dalam perencanaan teknis, seharusnya dilakukan koreksi sebelum PAPBD untuk memastikan anggaran berjalan efektif.
Pantauan awak media menyebutkan bahwa suasana audiensi berlangsung cukup dinamis dan penuh ketegangan. Meski begitu, baik perwakilan DPRD maupun pihak eksekutif yang hadir menyatakan menerima masukan dari masyarakat untuk dijadikan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan selanjutnya.
Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Situbondo atas kritik dan tuntutan yang disampaikan para aktivis tersebut.
Aksi ini mencerminkan semakin tingginya kesadaran publik akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran dan kebijakan publik. Dengan tekanan yang terus digaungkan, masyarakat berharap agar baik eksekutif maupun legislatif segera memperbaiki kinerjanya demi kemajuan Kabupaten Situbondo yang lebih transparan, adil, dan berpihak kepada rakyat.
(Tim Redaksi / Sitijenarnews Group – Situbondo Jawa Timur)
