SURABAYA, Jawa Timur, Jumat (24/7/2026) – Penguatan sektor kemaritiman nasional kembali menjadi perhatian serius Komisi VI DPR RI. Dalam agenda Kunjungan Kerja (Kunker) Reses di Provinsi Jawa Timur, Komisi VI tidak sekadar melakukan peninjauan rutin, tetapi juga memfokuskan pembahasan pada arah kebijakan strategis pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor pelabuhan, pelayaran, galangan kapal, hingga pengelolaan aset negara sebagai fondasi utama pembangunan ekosistem maritim Indonesia.
Pertemuan yang digelar di Kantor PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Surabaya, Jalan Perak Timur No. 620, Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya, menjadi forum penting yang mempertemukan Komisi VI DPR RI dengan jajaran Kementerian BUMN serta pimpinan perusahaan-perusahaan pelat merah yang selama ini memegang peranan strategis dalam mendukung konektivitas nasional.
Berbeda dari sekadar pembahasan administratif, forum tersebut diarahkan untuk mengevaluasi sejauh mana sinergi antar-BUMN mampu menjawab tantangan besar sektor kemaritiman Indonesia, mulai dari peningkatan kualitas layanan transportasi laut, modernisasi infrastruktur pelabuhan, penguatan industri galangan kapal nasional, hingga optimalisasi tata kelola aset negara agar mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Rangkaian kegiatan dimulai sejak pagi hari ketika rombongan Komisi VI DPR RI bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Surabaya menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA-322. Setibanya di Bandar Udara Internasional Juanda, rombongan melaksanakan transit di VIP Room sebelum melaksanakan Salat Jumat dan makan siang bersama, kemudian melanjutkan agenda utama pada pukul 13.00 WIB.
Forum pembahasan mengangkat tema “Peran Strategis BUMN dalam Pengembangan Transportasi Laut, Infrastruktur Pelabuhan serta Konsolidasi BUMN Galangan Kapal Dalam Mendukung Ekosistem Maritim Nasional.” Tema tersebut dinilai relevan dengan kebutuhan Indonesia sebagai negara kepulauan yang membutuhkan sistem logistik laut yang efisien, terintegrasi, dan memiliki daya saing tinggi di tingkat regional maupun internasional.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi VI DPR RI menerima paparan dari berbagai pemangku kepentingan strategis, di antaranya jajaran Eselon I Badan Pengelola BUMN, Managing Director PT Danantara Asset Management, Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero), Direktur Utama PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), serta Direktur Utama PT Industri Kapal Indonesia (Persero).
Kehadiran seluruh BUMN strategis tersebut menunjukkan bahwa pembahasan tidak hanya berfokus pada capaian masing-masing perusahaan, melainkan juga menitikberatkan pada pembangunan kolaborasi yang lebih kuat antarperusahaan negara. Integrasi tersebut dipandang menjadi kunci dalam menciptakan sistem logistik nasional yang lebih efisien, memperkuat distribusi barang antarwilayah, meningkatkan konektivitas antarpulau, serta mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi di berbagai daerah.
Selain itu, proses konsolidasi BUMN galangan kapal turut menjadi salah satu pokok bahasan penting. Langkah konsolidasi dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan kapasitas produksi kapal nasional, memperkuat industri maritim dalam negeri, meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap industri perkapalan luar negeri.
Anggota Komisi VI DPR RI, Ir. H. M. Nasim Khan, saat dikonfirmasi usai kegiatan menjelaskan bahwa kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi konstitusional DPR RI dalam melakukan pengawasan terhadap berbagai sektor yang menjadi ruang lingkup Komisi VI.
Menurutnya, Komisi VI DPR RI memiliki tugas pengawasan terhadap bidang perdagangan, perindustrian, investasi, persaingan usaha, koperasi, UMKM, standardisasi nasional, perlindungan konsumen, hingga Badan Usaha Milik Negara. Karena itu, pembahasan mengenai sektor kemaritiman melalui perusahaan-perusahaan BUMN memiliki arti strategis bagi pembangunan ekonomi nasional.
Nasim Khan menegaskan bahwa forum tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi aktual BUMN sektor kemaritiman, berbagai tantangan yang masih dihadapi, sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh pemerintah untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim.
Politikus Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mewakili Daerah Pemilihan Jawa Timur III meliputi Banyuwangi, Bondowoso, dan Situbondo itu juga menilai bahwa penguatan transportasi laut, peningkatan daya saing pelabuhan nasional, serta pengembangan industri perkapalan merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan kemampuan Indonesia dalam menghadapi persaingan ekonomi global.
Melalui pengawasan yang dilakukan Komisi VI DPR RI, diharapkan setiap kebijakan pemerintah maupun langkah transformasi BUMN dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan selaras dengan kebutuhan pembangunan nasional. Sinergi antara pemerintah, DPR RI, dan BUMN dinilai menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem transportasi laut yang modern, pelabuhan yang kompetitif, serta industri maritim nasional yang semakin kuat dan mandiri.
Usai seluruh agenda pembahasan selesai, rombongan Komisi VI DPR RI dijadwalkan kembali ke Jakarta pada pukul 18.00 WIB menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA-313 dan diperkirakan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 19.40 WIB, menutup rangkaian kunjungan kerja reses yang memusatkan perhatian pada masa depan pembangunan ekosistem maritim Indonesia.
(Red/Tim)
