Sitijenarnews.com Jakarta Jum’at 26 Agustus 2022; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan rencana PT Pertamina (Persero) akan menurunkan harga solar industri yang telah menembus Rp 22.000 per liter.
Basuki menjelaskan keputusan tersebut khususnya ditujukan untuk proyek-proyek pemerintah, terutama Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Menurut dia, Pertamina tidak akan mematok keuntungan alias nol margin.
“Pertamina tidak akan mengambil margin untuk proyek-proyek pemerintah ini. Sampai berapa yaitu Rp16.000 atau Rp 15.000. Ini saya lagi nunggu,” kata Basuki kepada wartawan di Gedung DPR, Kamis (25/8).
Basuki menjelaskan, proyek infrastruktur pemerintah yang telah dikontrak atau melalui proses tender di tahun ini dipatok dengan harga solar industri Rp 12.000 per liter. Sehingga jika harganya menjadi Rp 15.000, Kementerian PUPR akan menanggung sisa kelebihan anggarannya.
“Misalnya ini kalau sudah dikontrak Rp 15.000, sisanya ini dibayar oleh PU. Jatuhnya subsidi, sharing the burden. Pertamina BUMN 0 kan marginnya kami juga akan membayar dengan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran),” jelasnya.
Basuki mengungkap, minggu lalu sudah ada pembahasan di level Kemenko perekonomian, terutama soal proyek infrastruktur Ditjen Bina Marga karena kenaikan harga BBM dan aspal.
“Waktu kita diminta mempercepat belanja 2022 dalam rangka menjaga economic growth yang 5,44 ini saya rapim-kan pada berhenti atau slow down. Menunggu siapa tahu turun. Kami rapatkan di Menko bersama Menkeu, Menperin, Menteri BUMN ada jalan keluar,” tandasnya.
Sebelumnya, kenaikan harga BBM mengakibatkan anggaran di dalam kontrak tender Kementerian PUPR tidak sesuai dengan kontrak awal. Kata Basuki, selisih dari harga tersebut akan dieskalasi oleh anggaran APBN yang diperoleh Kementerian PUPR
“Yang sudah diputuskan kemarin harga solar industri yang naik menjadi Rp 20.000 sampai Rp 22.000, pada waktu tender yang lalu kan mereka tender Rp 11.000 sampai Rp 12.000, harga lama ini akan ada eskalasi namanya untuk BBM,” kata Basuki saat ditemui pasca konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023, Selasa (16/8) lalu.
Basuki menghitung, dana yang digunakan untuk eskalasi tersebut untuk Dirjen Bina Marga bisa mencapai Rp 1 triliun. Pasalnya proyek yang digarap tidak hanya terimbas BBM saja, namun juga kebutuhan aspal. Sementara untuk proyek tender di Direktorat Jenderal lainnya masih dia hitung.
“Yang lain belum dihitung, kalau Cipta Karya enggak banyak menggunakan solar, air mungkin di bendungan nanti dihitung. Nanti harus ada BPKP yang mengaudit untuk bisa diberikan eskalasi, tapi yang jelas mereka punya kepastian bahwa yes akan disubsidi,” ujarnya.
(Red/Tim-Biro Pusat Sitijenarnews)
