Sitijenarnews.com Bondowoso, Rabu 1 Oktober 2025 — Konflik agraria di kawasan Ijen, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, yang telah berlangsung lebih dari dua dekade, kembali menjadi sorotan publik. Ratusan petani penggarap di Desa Kaligedang terus bersuara menolak rencana tukar guling lahan oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang dinilai merugikan hak mereka.

Ketegangan meningkat setelah warga menggelar aksi demonstrasi besar-besaran menentang kebijakan tersebut, sehingga situasi di lapangan memanas dan menarik perhatian pemerintah daerah hingga pusat.
Komisi VI DPR RI Akhirnya Turun Tangan:
Untuk meredakan konflik yang berlarut-larut ini, Komisi VI DPR RI menggelar rapat khusus di Jakarta pada Senin (29/9/2025) bersama pihak PTPN, mengingat masalah ini berkaitan langsung dengan kinerja BUMN perkebunan.
Sehari kemudian, Nasim Khan, Anggota Komisi VI DPR RI Dapil III Jawa Timur, langsung datang ke Bondowoso untuk memastikan proses mediasi berjalan kondusif.
Ia memimpin rapat penting di Pendopo Bupati Bondowoso pada Selasa (30/9/2025) malam hingga Rabu (1/10/2025) dini hari. Pertemuan itu dihadiri Forkopimda Bondowoso antara lain Bupati KH Abdul Hamid Wahid, Wakil Bupati As’ad Yahya Syafi’i, Ketua DPRD Ahmad Dhafir, Sekda Fathur Rozi, Kajari Dzakirul Fikri, Dandim 0822 Letkol Arh Ahmad Yani, Polres Bondowoso, BPN, BIN Pusat, serta perwakilan PTPN Pusat dan ADM Belawan.
Nasim Khan: “Konflik Ijen Harus Tamat di Sini”
Usai rapat, Nasim Khan menegaskan konflik agraria Ijen yang telah membelenggu petani puluhan tahun harus segera diakhiri demi kepastian hak rakyat.
“Persoalan yang sudah berlarut-larut ini harus segera dituntaskan dengan tabayyun dan mengutamakan kepentingan rakyat. Petani tidak boleh dirugikan,” tegas Nasim.
Ia menekankan agar seluruh pihak tidak hanya mencari solusi jangka pendek, tetapi juga menghadirkan keadilan dan kepastian hukum bagi petani yang selama ini menggantungkan hidup dari lahan tersebut.
“PTPN harus bertanggung jawab terhadap masyarakat Ijen. Hak petani untuk tetap menggarap lahan harus dijamin,” lanjutnya.
Nasim juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi pihak-pihak tertentu yang mencoba memanfaatkan konflik untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
“Saya meminta warga tetap tenang. Jangan terprovokasi, karena itu justru akan mempersulit jalan menuju penyelesaian,” imbuhnya.
Pemkab Bondowoso Jadi Penengah:
Bupati Bondowoso KH Abdul Hamid Wahid menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus hadir sebagai penengah dan memfasilitasi proses musyawarah agar menghasilkan keputusan yang adil bagi semua pihak.
“Kami berkomitmen menghadirkan keadilan dan ketenteraman bagi masyarakat,” ucapnya.
Rapat panjang yang berlangsung hingga larut malam itu bahkan sempat terguncang gempa bumi yang berpusat di Sumenep, Madura, namun tidak menghentikan jalannya diskusi.
Menuju Win-Win Solution:
Dalam rapat tersebut, dibahas beberapa opsi penyelesaian, antara lain:
Kemitraan petani–PTPN agar petani tetap dapat bertani di lahan tersebut,
Redistribusi lahan untuk menguatkan hak petani,
Perjanjian garap resmi sebagai jaminan kepastian hukum bagi petani.
Nasim Khan menegaskan bahwa tujuan utama adalah mencari win-win solution, agar petani tetap memiliki akses bertani sementara PTPN juga dapat menjalankan fungsi bisnisnya secara legal dan berkelanjutan.
Momen Reformasi Agraria di kawasan Ijen:
Konflik Ijen ini bukan persoalan baru. Sengketa lahan antara petani dengan perusahaan perkebunan sudah muncul sejak beberapa dekade lalu dan belum menemukan ujung penyelesaian.
Nasim Khan menyebut penyelesaian konflik ini harus menjadi tonggak penting reformasi agraria di Bondowoso dan menjadi teladan nasional dalam menuntaskan sengketa agraria yang serupa di daerah lain.
“Saya berharap persoalan di Ijen ini benar-benar selesai sekarang juga, demi petani, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Ini sesuai amanat UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 tentang kemakmuran rakyat,” pungkasnya.
Harapan Baru untuk Petani dan Masyarakat Kecamatan Ijen:
Dengan dukungan DPR RI, Forkopimda Bondowoso, aparat penegak hukum, dan kesediaan pihak PTPN untuk bermusyawarah, diharapkan konflik yang telah puluhan tahun menghantui warga Ijen ini segera menemui titik damai.

Penyelesaian sengketa agraria Ijen diharapkan menjadi harapan baru bagi petani untuk melanjutkan hidup dengan tenang dan menjadi contoh penyelesaian konflik tanah yang berkeadilan di Indonesia.
(Redaksi/Tim Biro Pusat Siti Jenar Group Multimedia)