Sitijenarnews.com Jakarta Rabu 5 April 2023: Partai Demokrat kembali diterpa prahara. Pertarungan kepemimpinan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko masih berlanjut.
Kisruh KLB Demokrat yang dilancarkan Moeldoko memasuki babak baru. Eks Panglima TNI itu mengajukan Peninjauan Kembali (PK).
Belum selesai, sosok mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum bakal bebas 10 April mendatang. Kembalinya Anas ke kancah politik nasional dinilai bakal menjadi ‘ancaman’ baru Partai Demokrat.
Bebasnya Anas dianggap menjadi angin segar bagi kubu Moeldoko yang terus melawan AHY. Anas diyakini bakal satu barisan dengan Moeldoko.
“Hal ini tentu akan memberikan sentuhan terindah lagi bagi eksistensi Partai Demokrat KLB pimpinan Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko, dan akan lebih mempunyai daya hajar yang dahsyat bagi para politisi kubu AHY penghamba SBY yang memberhalakan Politik Dinasti dan tiranik,” ujar kubu Moeldoko, Saiful Huda dalam keterangannya, Selasa (4/4).
Anas disebut bakal membuka rahasia korupsi Wisma Atlet Hambalang dan beberapa kasus mega korupsi era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kini menjabat Ketua Majelis Tinggi Demokrat.
“Semua rahasia korupsi Wisma Atlet Hambalang beserta beberapa kasus mega korupsi lainnya di masa kepemimpinan nasional SBY konon akan dibukanya ke publik,” ujar Saiful.
Kembalinya Anas ini ditanggapi dingin oleh Demokrat. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut Anas sebagai pelajaran pahit partai berlambang bintang mercy ini.
“Ini kan bukan bagian dari kami lagi ya gitu. Kalau dari kami jelas, kami bersyukur bahwa kami punya pelajaran pahit di masa lalu yang membuat kami jauh lebih kuat,” kata Herzaky, Senin (3/5).
Pernyataan tersebut kembali ditangkis kubu Anas. Koordinator Nasional Sahabat Anas Urbaningrum, Muhammad Rahmad membalas, sejarah kelam Demokrat justru di era AHY dan SBY yang gagal mendapatkan suara besar pada Pemilu 2019.
“Sejarah kelam kedua adalah Perolehan suara pemilu dan kursi DPR RI terendah sepanjang sejarah Demokrat, terjadi ketika SBY menjadi Ketua Umum dan ketika Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Edy Baskoro Yudhoyono alias Ibas diserahi tugas memenangkan pemilu,” kritik Rahmad.
Di tengah momentum kembalinya Anas, pertarungan AHY melawan Moeldoko terus berlanjut. Kasasi kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang terkait kepengurusan Demokrat telah ditolak Mahkamah Agung pada 2022 lalu. Namun, kini kubu Moeldoko mengajukan Peninjauan Kembali (PK) karena mengajukan novum atau bukti baru.
“Sebulan lalu, tepatnya tanggal 3 Maret 2023, kami menerima informasi bahwa Kepala Staf Presiden atau KSP Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun, masih mencoba-coba untuk mengambil alih Partai Demokrat; pasca KLB abal-abal dan illegal, yang gagal total, pada tahun 2021 lalu,” ujar AHY saat konferensi pers terkait PK ini di kantor DPP Demokrat, Senin (3/4).
Sejak tahun 2021, kepemimpinan AHY digoyang. Moeldoko dengan eks kader Demokrat Jhoni Allen Marbun melancarkan serangan ke kursi ketua umum yang diduduki putra SBY itu.
Puncaknya, Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara yang mengukuhkan Moeldoko menjadi ketua umum Demokrat periode 2021-2025.
Beragam pertarungan hukum dua kubu terjadi. Mulai dari gugatan pengesahan kepengurusan Demokrat, gugatan pemecatan Jhoni Allen, sampai upaya judicial review terhadap AD/ART Demokrat. Namun, seluruhnya kubu AHY yang menang.
Serangan terhadap Demokrat oleh lawan politik SBY bukan barang baru. Pada tahun 2017 silam, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar membuka kotak pandora dugaan kriminalisasi terhadap dirinya. Antasari mengungkap ada peran keluarga SBY terhadap kasus yang membelitnya saat menjadi pimpinan komisi antirasuah.
Saat itu, Antasari membuka cerita ada orang dekat SBY yang melobinya karena KPK menetapkan Aulia Pohan sebagai tersangka penarikan dana Rp100 miliar dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia. Kata Antasari, Hary Tanoesoedibjo sampai Hatta Rajasa berusaha melobinya pada tahun 2007 silam.
Beberapa bulan setelah penetapan tersangka itu, Antasari ditangkap karena terlibat kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnain. Antasari menyebut kasus itu adalah bentuk kriminalisasi SBY.
Apalagi penetapan tersangkanya tersebut bertepatan dengan munculnya laporan ke KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan IT KPU tahun 2009 yang diduga melibatkan anak SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).
(Red/Tim-Biro Pusat Sitijenarnews)
