Sitijenarnews.com Jakarta Jumat 31 Oktober 2025: Ratusan kendaraan bermotor di sejumlah wilayah di Jawa Timur dilaporkan mengalami kerusakan mesin dan mogok mendadak usai mengisi BBM jenis Pertalite di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Fenomena ini sontak menimbulkan keresahan luas di kalangan masyarakat dan memicu perhatian serius dari kalangan legislatif, terutama Komisi VI DPR RI yang membidangi urusan perdagangan, perindustrian, dan BUMN.
Menanggapi insiden tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan, menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus mendesak Pertamina dan pemerintah segera melakukan investigasi komprehensif guna memastikan penyebab utama dari peristiwa yang merugikan masyarakat itu. Ia menilai, persoalan ini bukan hanya terkait mutu bahan bakar, tetapi juga mencerminkan lemahnya sistem pengawasan distribusi energi nasional.
“Kami menerima banyak laporan dari masyarakat di Jawa Timur bahwa kendaraan mereka tersendat bahkan mogok setelah mengisi Pertalite. Ini persoalan serius karena menyangkut kepercayaan publik terhadap Pertamina. Sebagai BUMN energi strategis, Pertamina wajib menjamin kualitas setiap liter BBM yang dijual di SPBU,” ujar Nasim Khan di Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Menurut Nasim, Komisi VI DPR akan segera memanggil Pertamina dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk meminta penjelasan resmi, sekaligus mendorong langkah-langkah pemulihan yang konkret bagi masyarakat terdampak. Ia menegaskan, DPR ingin mendapatkan informasi yang jelas, transparan, dan berbasis data agar publik tidak disuguhi spekulasi yang membingungkan.
“Sebagai wakil rakyat, kami harus memastikan akar persoalan ini diungkap secara tuntas. Jika terbukti ada kelalaian dalam rantai distribusi atau pengelolaan SPBU, maka Pertamina wajib bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang dirugikan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Nasim menyoroti pentingnya pengawasan mutu bahan bakar di seluruh jalur distribusi. Ia menduga, persoalan yang terjadi di Jawa Timur bisa berakar dari banyak faktor — mulai dari proses penyimpanan, pengangkutan, hingga sistem pengendalian kualitas di SPBU. Oleh karena itu, diperlukan audit menyeluruh yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Kalau ditemukan adanya pelanggaran atau penyimpangan dalam distribusi BBM, maka sanksi tegas harus dijatuhkan. Tidak boleh ada kompromi bagi pihak-pihak yang bermain-main dengan kualitas bahan bakar. Ini menyangkut hak masyarakat dan kredibilitas negara dalam pelayanan energi,” imbuh legislator asal Jawa Timur itu.
Nasim juga menegaskan, langkah Pertamina membuka posko pengaduan dan melakukan investigasi awal patut diapresiasi, namun hal itu belum cukup. Ia meminta agar proses investigasi dilakukan secara terbuka, profesional, dan dapat diakses publik, sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan administratif.
“Pertamina jangan hanya bersikap reaktif setelah masalah muncul. Pengawasan mutu harus dilakukan secara berkelanjutan dan sistematis. Audit kualitas BBM di SPBU seharusnya menjadi agenda rutin, bukan sekadar respons insidental,” katanya menekankan.
Ia menilai bahwa kasus ini seharusnya menjadi momentum bagi Pertamina untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan manajemen kontrol mutu BBM. Dengan jaringan usaha yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, Pertamina memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap produk yang sampai ke tangan masyarakat memenuhi standar nasional dan internasional.
“Kalau pengawasan hanya berjalan ketika ada masalah, berarti sistem belum bekerja dengan baik. Kami di DPR akan mengawal proses ini agar ada perbaikan konkret, bukan hanya janji,” ujar Nasim dengan tegas.
Sementara itu, Kementerian ESDM dan BPH Migas telah menurunkan tim teknis untuk melakukan peninjauan dan pengambilan sampel BBM di beberapa SPBU di wilayah Surabaya, Gresik, dan sekitarnya. Langkah ini diharapkan dapat mengungkap sumber permasalahan sekaligus menjadi dasar evaluasi nasional terhadap sistem distribusi Pertalite di seluruh daerah.
Nasim Khan menutup keterangannya dengan menyerukan agar seluruh pihak, baik Pertamina, pemerintah, maupun lembaga pengawas, menjadikan insiden ini sebagai pelajaran penting dalam menjaga kepercayaan publik. “Kita tidak ingin masyarakat dirugikan lagi hanya karena kelalaian sistem. BBM bukan sekadar komoditas ekonomi, tetapi kebutuhan vital yang menyangkut kepentingan jutaan rakyat. Karena itu, tanggung jawab moral dan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” pungkasnya.
(Redaksi/Tim Sitijenar Group Multimedia)
