Sitijenarnews.Com Rabu 23 Maret 2022; Divisi Propam Polri menggelar rapat kerja teknis (rakernis) di Auditorium PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan mulai hari ini Selasa (22/3/2022) hingga Rabu (23/3/2022). Kepala Divisi Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo menegaskan lembaganya terus berkomitmen mengawal program pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Salah satunya dengan menghadirkan aplikasi Propam Presisi .Untuk menggunakan aplikasi ini, warga dapat mengunduh (download) terlebih dahulu aplikasi Propam Presisi di Play Store atau App Store.
Setelah berhasil diunduh, pengguna dapat mendaftarkan diri dengan menggunakan nomor NIK yang sesuai dengan KTP. untuk mengadukan apabila Menemukan anggota Polri yang nakal. Dia meminta masyarakat dan pengusaha tak segan melapor lewat aplikasi itu.
“Dalam hal ini mengganggu pengusaha menengah dan kecil bahkan pengusaha kelas atas, jangan ragu untuk melaporkan di aplikasi. Pasti saya tindak dengan tegas dan keras,” kata dia.
Sambo pun menjelaskan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 yaitu PDB 5,5 persen. Menurutnya, Polri juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga momentum tersebut.
“Tadi disinggung oleh Ketua Umum KADIN agar tak terjadi revolusi sosial. Artinya, Polri harus menjamin keamanan. Propam siap mengawal kebijakan Kapolri dalam menjamin kepastian investasi dan dunia usaha,” ucap dia.
Sementara itu, Ketua Umum KADIN Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan Polri memiliki peran dalam mengawal pemulihan ekonomi nasional demi menciptakan kedisiplinan bangsa, menjaga keamanan, dan kestabilan situasi sosial untuk menjaga kondusifitas ekonomi serta iklim investasi.
“Mengawasi pelaksanaan kebijakan program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) agar tidak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan. Memberikan pelayanan publik yang tanggap dan responsif,” kata Arsjad Rasjid.
Namun, Arsjad mengeluhkan masih banyak oknum anggota Polri yang justru menghambat terwujudnya kedisiplinan dan pemulihan ekonomi nasional. Sehingga, perlu adanya penguatan di internal Korps Bhayangkara tersebut.
“Pungli atau pemerasan dalam proses perizinan usaha. Penyelewengan otoritas terhadap pelaku usaha dengan alasan penyelidikan tindak pidana. Oknum yang menjadi backing usaha-usaha ilegal. Tidak responsif pada laporan gangguan kamtibmas yang menghambat pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya.
Maka dari itu, kata Arsjad, solusinya perlu kolaborasi yang inklusif antara Polri, Divisi Propam Polri serta masyarakat dalam mewujudkan kedisiplinan dan pemulihan ekonomi nasional. Penguatan divisi Propam Polri sehingga mencetak aparat kepolisian yang berkualitas.
“Merumuskan sistem pelayanan publik yang melindungi pelaku usaha dan memudahkan perizinan usaha, meningkatkan kedisiplinan serta responsivitas Polri dalam menghadapi gangguan keamanan di masyarakat dan memperkuat pengawasan kebijakan pemulihan ekonomi dari tindak korupsi,” ucapnya.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir menambahkan pemulihan ekonomi didukung oleh mobilitas penduduk yang mulai meningkat seiring dengan terkendalinya kasus Covid-19 Indonesia.
Mobilitas penduduk mulai meningkat sejak awal Agustus 2021 dan mulai sejajar dengan level pra-pandemi. Sehingga berdampak meningkatnya aktivitas perekonomian pada triwulan IV-2021.
“Pertumbuhan ekonomi akan sangat tergantung kepada pengendalian pandemi secara disiplin, dukungan perbaikan sistem ketahanan kesehatan, respon kebijakan ekonomi yang tepat (termasuk fiskal dan moneter), untuk memastikan proses pemulihan yang lebih kuat serta penciptaan lapangan kerja secara signifikan dan kesiapan bertransformasi (teknologi digital) ke masa depan,” katanya.
(Red/Tim-Biro Pusat Sitijenarnews. com)
