Sitijenarnews.com Situbondo, Jawa Timur – 29 Juni 2025 – Publikasi menjadi tumpuan dalam tata kelola pemerintahan modern. Kehadiran informasi publik yang transparan adalah hak warga, dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Situbondo memegang peran sentral. Namun, praktik penggunaan anggaran publikasi kini menuai sorotan — karena dana dialokasikan ke media daring dengan Domain Authority (DA) dan Domain Rating (DR) rendah (di bawah 10). Lantas, apakah ini strategi komunikasi unggul atau pemborosan anggaran?
1. Mengukur Kualitas Media Digital:
DA dan DR adalah indikator kekuatan situs di mesin pencari. Angka rendah menandakan visibilitas terbatas, lalu lintas minimal, dan jangkauan audiens yang sempit.
Akibatnya: pesan pemerintah melalui media itu kemungkinan besar tidak menjangkau khalayak luas.
2. Pertanyaan Mendasar: Standar Pemilihan Media.
Tidak jelas apakah Kominfo Situbondo memiliki acuan tertulis dalam memilih media. Idealnya, kriteria formal harus mencakup:
Legalitas perusahaan media.
Performa digital (termasuk DA/DR).
Traffic / jumlah pembaca.
Konsistensi kualitas konten.
Tanpa indikator tersebut, proses alokasi anggaran rentan subjektivitas. Media tidak boleh dipilih hanya karena kedekatan personal atau sekadar formalitas; harus berbasis data yang objektif dan profesional.
3. Potensi Konflik Kepentingan & “Media Titipan”
Kekhawatiran muncul bahwa beberapa media dengan DA/DR rendah hanya menjadi saluran formalitas anggaran—tanpa fungsi efektif sebagai media publikasi. Dikhawatirkan menjadi “media titipan” di kala momentum politik atau proyek daerah berlangsung. Ini berpotensi merusak kredibilitas pemerintah daerah jika komunikasi publik tidak jelas arahnya dan kualitasnya rendah.
4. Perlunya Transparansi Anggaran
Masyarakat Situbondo berhak tahu:
Total dana publikasi yang dianggarkan.
Penerima manfaat (media rekanan).
Dasar pemilihan media.
Misalnya, jika satu artikel di media DR/DA < 10 dibayar Rp 1 juta, sementara media dengan DR/DA > 20—yang memiliki ribuan pembaca per hari—ditinggalkan, maka efektivitas investasi publik dipertanyakan. Transparansi dalam hal ini bukan hanya soal akuntabilitas, namun juga investasi strategis dalam membangun citra dan kepercayaan publik.
5. Rekomendasi: Audit dan Standar Internal
Langkah awal yang disarankan:
1. Lakukan evaluasi pola belanja publikasi Kominfo.
2. Tetapkan standar teknis minimum untuk media rekanan meliputi: otoritas digital, struktur redaksi, dan keterbacaan konten.
3. Implementasi sistem penilaian internal yang objektif, terbuka, dan dapat diaudit — tanpa harus melibatkan lembaga eksternal.
Selain itu, strategi komunikasi publik harus lebih dari sekadar administratif:
Harus berbasis efektivitas jalur distribusi.
Memahami segmen audiens.
Menyusun narasi berkualitas dan bermakna.
6. Situbondo: Ingin Naik Kelas atau Menjadi Berkelas?
Pertanyaan kunci: apakah Situbondo hanya ingin simbol peningkatan anggaran (“naik kelas”), atau benar-benar ingin membangun reputasi tata kelola yang matang (“berkelas”)?
Naik kelas bisa hanya soal branding, sementara menjadi berkelas menuntut keandalan, konsistensi, dan integritas dalam melayani masyarakat.
✅ Kesimpulan:
Publikasi pemerintah bukan sekadar kewajiban administratif—ini instrumen strategis untuk membangun kepercayaan publik. Kepercayaan tidak bisa dibeli dengan anggaran besar jika disalurkan ke media yang tidak tepat; sebaliknya, dibutuhkan transparansi, standar objektif, dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan efektivitas komunikasi publik yang inklusif dan berdampak.
Masyarakat Situbondo layak mendapatkan informasi yang benar, akurat, dan tersebar luas. Waktunya Kominfo Situbondo memposisikan publikasi sebagai investasi strategis melalui jalan yang benar.
(Red/Tim-Biro Sitijenar Group Multimedia)
