Sitijenarnews.com Situbondo – Komitmen untuk mengurai polemik sengketa lahan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun kembali ditunjukkan DPRD Situbondo bersama Kantor ATR/BPN Situbondo. Pada siang hari ini, rombongan DPRD dan ATR/BPN kembali turun langsung ke lokasi tambak di Desa Karangmalang, Kecamatan Banyuglugur, guna melakukan peninjauan lapangan dan mencocokkan berbagai data yang selama ini menjadi dasar perdebatan antara masyarakat dengan pihak perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).
Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari serangkaian rapat dengar pendapat (RDP) yang sebelumnya digelar di DPRD Situbondo. Dalam berbagai forum tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah keberatan terkait status lahan yang mereka tempati dan kelola, sementara pemerintah daerah berupaya menghadirkan penyelesaian berdasarkan data yuridis maupun fakta di lapangan.
Kedatangan DPRD dan ATR/BPN ke lokasi mendapat perhatian besar dari warga setempat. Sejumlah masyarakat tampak hadir untuk menyaksikan langsung proses peninjauan yang dilakukan. Mereka berharap kunjungan lapangan tersebut tidak hanya menjadi agenda seremonial, melainkan menghasilkan langkah konkret dalam mengungkap fakta sebenarnya mengenai batas, luas, dan legalitas lahan yang selama ini menjadi sumber konflik.
Dalam peninjauan itu, berbagai titik yang dianggap krusial menjadi fokus pengamatan. Tim dari ATR/BPN melakukan pencocokan terhadap data pertanahan yang dimiliki negara dengan kondisi riil di lapangan. Sementara anggota DPRD turut menggali berbagai informasi dari warga guna memperoleh gambaran yang utuh terkait sejarah penguasaan dan pemanfaatan lahan di kawasan tersebut.
Warga yang hadir menyampaikan harapan agar pemerintah tidak hanya berpatokan pada dokumen administratif semata, tetapi juga mempertimbangkan fakta sosial yang berkembang selama puluhan tahun. Menurut mereka, penyelesaian persoalan agraria harus mampu menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya dari kawasan tambak tersebut.
Di sisi lain, DPRD menegaskan bahwa kehadiran mereka di lapangan merupakan bagian dari fungsi pengawasan sekaligus bentuk keseriusan lembaga legislatif dalam mengawal aspirasi masyarakat. Seluruh temuan yang diperoleh selama peninjauan akan menjadi bahan evaluasi dan pendalaman lebih lanjut dalam pembahasan bersama instansi terkait.ujar dari Dari DPRD Ketua Komisi 1 Rudi dan Hambali Wakil DPRD yang juga DPRD asal dapil Besuki.Banyuglugur dan Jati banteng.
Sementara itu, ATR/BPN menekankan bahwa setiap langkah yang dilakukan bertujuan memastikan seluruh data pertanahan yang ada dapat diverifikasi secara objektif. Pencocokan antara dokumen hukum dan kondisi aktual di lapangan dinilai penting untuk menghindari kesimpulan yang prematur serta memastikan proses penyelesaian berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.Ujar Khairul Perwakilan dari ATR/ BPN,
Kunjungan lapangan kali ini dinilai menjadi momentum penting dalam perjalanan panjang penyelesaian sengketa lahan di Karangmalang. Pasalnya, untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu terakhir, proses verifikasi dilakukan secara langsung dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap persoalan tersebut.
Masyarakat berharap hasil dari kunjungan DPRD dan ATR/BPN tidak berhenti pada pengumpulan data semata, melainkan berlanjut pada langkah-langkah konkret yang mampu memberikan kepastian hukum dan kepastian status lahan. Harapan itu muncul karena selama bertahun-tahun persoalan tersebut terus menjadi sumber ketidakpastian bagi warga yang tinggal dan menggantungkan mata pencahariannya di kawasan tersebut.
Dengan turunnya kembali DPRD dan ATR/BPN ke lapangan siang ini, publik kini menantikan hasil verifikasi dan rekomendasi yang akan lahir dari proses tersebut. Hasil itulah yang nantinya diharapkan dapat menjadi titik terang dalam upaya penyelesaian sengketa lahan HGU yang selama ini menjadi perhatian masyarakat Banyuglugur dan Kabupaten Situbondo secara luas.
(Red/Tim)
