Sitjenarnews.com Situbondo Jatim Kamis 1 Desember 2022: Pernyataan Kepala BP2MI Benny Ramdhani yang siap tempur dengan pihak-pihak yang berseberangan dengan Presiden Jokowi, perlu mendapat tanggapan serius. Sebab, pernyataan itu sudah masuk kategori provokasi, agitasi dan bisa memecah belah bangsa Indonesia.
Pernyataan Benny tersebut sangat provokatif, penuh kebencian. Ini dapat menimbulkan gejolak di tengah masyarakat luas.
Selain dengan presiden, video (lain) Benny juga beredar luas di masyarakat. Misalnya, ada omongan Benny yang menyebut gerombolan politik berjubah. Di sisi lain ia mengesankan seorang Pancasilais.
Begini kata Benny dalam sebuah video yang beredar: “Saudara saudara, musuh besar kita, musuh besar bangsa ini, musuh besar rakyat Indonesia, musuh besar aparat sipil negara, adalah gerombolan politik berjubah atas nama agama yang, selama ini anti Pancasila dan ingin mengganti Pancasila sebagai ideologi negara.
Kita sedang diserbu ideologi trans nasional. Kita sedang diserbu proxy internasional. Saya ingin menyatakan mereka yang selama ini merongrong pemerintahan sipil yang sah, bahkan, ingin menggulingkan.
Mereka selama ini dari klandestain hingga pada perjuangan terbuka tidak takut lagi. Anti Pancasila Ingin mengganti dengan ideologi sampah dan barang rosokan yang dibawa dari luar.
Sesungguhnya mereka antek-antek asing dari luar yang, sesungguhnya agen proxy internasional. Mereka ingin menghancurkan negara kita, memecah kesatuan bangsa, membelah Persatuan Nasional Indonesia dan mengganti wajah Indonesia kita dan merobek kain merah putih.”
Hal ini Sangatlah Berbahaya:
Kalimat ini bukan sembarangan. Sangat berbahaya! Ini agitasi yang kelewatan. Ironisnya, ia justru menggunakan Pancasila untuk menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. Ini sama sekali bukan ajaran Pancasila.
Mengadu domba anak bangsa, terutama tuduhan terhadap umat Islam, adalah fitnah kejam tanpa bukti. Ini tidak boleh kita biarkan.
Dia bergaya tidak sadar, bahwa Ideologi Pancasila itu sekarang sudah bukan asli, tetapi sudah mereka ganti dengan ideologi trans nasional yang bernama Individualisme, Liberalisme, dan Kapitalisme.
Benny bergaya tidak mengerti, bahwa, sejak UUD diganti dengan UUD 2002, dengan amandemen itu ideologi Pancasila nyaris tidak ada.
Lihatlah sekarang, kekuasaan bukan di permusyawaratan, tetapi diperebutkan dengan banyak-banyakan suara. Antara kalah dan menang, pertarungan kuat-kuatan dengan sistem presidenseil.
Bukti bahwa Pancasila tidak lagi menjadi dasar ketatanegaraan negara Indonesia adalah: Pertama, sistem kolektivisme sistem MPR yang keanggotaan MPR elemen dari rakyat Indonesia, telah mereka ganti. Bahwa MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, kedaulatan rakyat tidak lagi sepenuhnya oleh MPR.
Kedua, sistem MPR mereka ganti dengan sistem presidensial yang basisnya individualisme, liberalisme, kapitalisme. Maka kekuasaan kita pertarungkan dengan banyak-banyakan suara, kalah menang, kuat-kuatan.
Lahirlah mayoritas yang menang dan minoritas yang kalah. Dengan demokrasi mayoritas, ada oposisi, tentu ini bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika.
Jadi, jelas, sistem ini mereka pakai untuk menghabisi Pancasila. Tidak ada lagi permusyawaratan perwakilan. Tidak ada nilai “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Sila ke 4 mereka khianati, mereka ganti dengan banyak-banyakan suara.
Ketiga, tidak ada lagi nilai persatuan Indonesia. Sila ke 3 dalam pertarungan memperebutkan kekuasaan.
Nah, coba kita simak kembali. Menurut Arief, Ketua KPU, Pemilu lalu ada ada 894 petugas KPPS yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit. Jadi di sini jelas pemilu dengan dasar liberal tidak mengenal “Kemanusiaan Yang adil dan beradab”.
Dalam sistem presidensial tidak mengenal kemanusiaan maka pemilu 2019 perlu tumbal 894 anak bangsa yang tidak bisa kita ketahui penyebab kematiannya.
Maka, jelas, bukti dengan menuduh ada yang ingin mengganti ideologi Pancasila hanya ocehan yang tanpa dasar dan tanpa bukti. Hanya ocehan untuk menebar kebencian dan adu domba antaranak bangsa. Dan, ingat, pecah belah seperti ini biasanya hanya antek-antek PKI yang tega melakukan.
Memang PKI tidak lagi mengusung bendera palu-arit, tetapi mereka sudah menjelma menjadi sel-sel yang setiap saat akan mengancam bangsa kita. Pidato sampah dari Kepala BP2MI Benny sebagai pejabat negara, seharusnya tidak boleh berkembang liar.
Pejabat yang mestinya wajib menjaga persatuan bangsa, tetapi ini justru melakukan fitnahan terhadap umat Islam. Kita tidak boleh lagi diam menyaksikan fitnah agitasi penuh kebencian ini.
Kita harus membawanya ke ranah hukum. Dan umat Islam harus segera bangkit, bersatu. Mengapa? Karena di depan mata kita, sudah bangkit Neo-PKI dengan menggunakan Pancasila sebagai alat gebuk.
(Red/Tim-Biro Pusat Sitjenarnews dan Headline-news)
