Sitijenarnews.com Situbondo Jatim Rabu 6 Juli 2022; Pengesahan raperda tentang pembubaran dua perusahaan daerah (perusda) sepertinya tidak akan pernah tercapai. Karena Sudah dua kali rapat paripurna digelar di DPRD Situbondo namun tidak bisa mengesahkan, bahkan pada paripurna untuk kali ketigapun yang digelar siang ini Rabu 6 Juli 2022 ini juga gagal maning Soon.
Alasan utamanya Penyebab kegagalan tersebut sama seperti sebelum – Sebelumnya yaitu, karena jumlah peserta paripurna tidak memenuhi kuorum atau di bawah ketentuan.
Diketahui untuk rapat paripurna kali ini juga mengagendakan pendapat dan persetujuan dan pandangan umum fraksi- fraksi terkait perda laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021.
Yang juga membahas tentang pengesahan perda pembubaran dua perusda yaitu Banongan dan Pasir Putih. Akan tetapi paripurna terpaksa dihentikan karena banyak anggota dewan tidak hadir.
Rapat paripurna siang ini juga dihadiri Wakil Bupati Situbondo, Hj Khoironi, dan ini hanya dihadiri 25 dari total 45 anggota di DPRD Situbondo.
Menurut pantauan awak media di lapangan anggota dewan yang tidak datang adalah anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), disusul anggota dari partai Gerindra yang merupakan salah satu partai pengusung Bupati Situbondo.dan satu orang dari Golkar.
“Belum jelas alasan banyak anggota dewan yang absen di rapat paripurna di DPRD tersebut,” kata Wakil Ketua DPRD Situbondo, Abdurrahman.
Menurut H TOLAK ATIN Dari Fraksi PKB saat dikonfirmasi tim awak Media Sitjenarnews via sambungan WhatsApp menyatakan. Terkait pembubaran 2 perusda kami selalu meminta 2 hal yg wajib menjadi komitmen pemda pasca pembubaran dan tersampaikan sebelum perda disetujui..ttpi sampai paripurna persetujuan 2 kometman itu belum jelas
1.kejelasan nasib karyawan
2.kosep/blue print pengelolaan 2 perusda.
Dan Ketidakhadiran anggota FPKB tentu adalah sikap politik dengan alasan yg sangat mendasar setelah mengurai LPJ pelaksanaan apbd TA 2021.
Kami melihat bahwa ada ketidakseriusan Pemda Situbondo ini dalam melaksanakan pengelolaan keuangan pemda. kondisinya Pendapatan bagus belanja tidak becus sehingga Seperti kita ketahui bersama silpa akhirnya tidak terurus.pungkasnya.
Hal Senada juga disampaikan oleh Anggota Fraksi PKB yang lain H.A. BASHORI SANHAJI yang Juga Menyebut Kasus sikap politik seperti gagalnya rapat paripurna kemaren tidaklah berdiri sendiri, tentu harus dipahami secara kronologis dengan rentetan peristiwa – peristiwa sebelumnya.
Diakui atau tidak Ada semangat haus kekuasaan mereka (Partai Pendukung Pemerintah) sehingga mengabaikan nalar akal sehat.
Sementara menanggapi banyaknya anggota dewan yang tidak hadir, Ketua Gerindra Situbondo, Jainur Rido mengatakan, pihaknya belum bisa mengetahui. Bahkan Janur beralasan belum bisa mengkonfirmasi rekan-rekannya sendiri di sesama fraksi, karena semua handphone dimatikan.
Paripurna pembubaran Perusda Banongan dan Pasir Putih ini, beber Jaenur lagi, sudah kali ketiga digelar, dan selalu saja tidak memenuhi kourum. Dalam waktu dekat, unsur pimpinan akan berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi, jika kondisi politik di DPRD terus menerus tidak memenuhi angka kehadiran.
“Iya kalau terus seperti ini, kami dari unsur pimpinan akan berkonsultasi ke biro hukum Provinsi. Nanti seperti apa hasilnya, kami akan melangkah sesuai petunjuk tersebut,” ungkapnya.
Menurut Jainur, setiap pengambilan keputusan selalu melakukan rapat fraksi, bahkan terkait rapat paripurna juga melalui rapat fraksi.
“Waktu itu semua anggota hadir dan hanya satu yang tidak hadir dan semua sepakat akan menhadiri rapat paripurna ini. Faktanya mereka tidak hadir dan mematikan HP,” kata Janur yang juga Wakil Ketua DPRD Situbondo.
Untuk memastikan ketidakhadiran anggota di rapat paripurna, Jainur menegaskan, pihaknya akan memanggil dan meminta penjelasan karena dinilai ada unsur disengajaan. “Kehormatan partai (Gerindra) ini sudah diinjak-injak, saya anggap mereka tidak komitmen dan tidak sportif,”
( Sangat “IRONI, Karena Dianggap tidak loyal terhadap Partai Jaenur siang ini Langsung Copot Ketua Fraksinya”)
Diketahui Ketua DPC Gerindra Situbondo, yang juga Wakil Ketua DPRD, Jaenur Ridoh langsung mengambil langkah tegas, dengan mencopot ketua fraksi Gerindra di, Abdul Azis, hari ini. yang bersangkutan diganti oleh Samsi Ika Sari.
Tidak tanggung tanggung, pencopotan Abdul Azis langsung diumumkan langsung oleh Jaenur Ridoh diakhir rapat paripurna siang ini
“Tadi kan sudah diumumkan di rapat paripurna (pencopotan ketua fraksi) Ujar Jaenur.
Dan Menurut Hasil Pelacakan Tim Awak media Sitijenarnews.com Informasi langkah Jaenur melakukan pencopotan dinilai sangatlah sepihak, dan hal ini dipastikan akan mendapatkan perlawanan dari anggota fraksi lainnya dan akan menjadi polemik baru di Internal mereka.
Sampai berita ini Ditayangkan Mantan Ketua Fraksi Gerindra Situbondo Abdul Azis tidak dapat dikonfirmasi oleh awak media bahkan beberapa kali dihubungi melalui telepon selulernya ternyata bernada tidak aktif. Sampai tim awak media mendatangi kediamannya Abdul Aziz Tidak bisa ditemui karena rumah dalam kondisi Sepi.
Seperti diketahui dan Sering Diberitakan sebelumnya, selain membahas Raperda pertanggung jawaban APBD tahun 2022, Pemerintah daerah berencana membubarkan dua perusahaan milik daerah Situbondo ini, lantaran dianggap tidak mampu menyumbang pendapatan asli secara maksimal, namun agenda itu akhirnya gagal lantaran tidak memenuhi tingkat kehadiran anggota DPRD.
Pembubaran Dua Perusahaan ini disinyalir syarat akan Kepentingan politik dan pesanan pihak – pihak tertentu yang mana rumor tentang Pembubaran Pasir Putih dan Banongan ini telah menjadi bau busuk yang menyengat kemana – mana. hampir 90% Masyarakat Situbondo Paham mau dikemanakan Sebenarnya Pengelolaan dua Perusahaan milik daerah tersebut.
(Red/Tim-Biro Sitijenarnews Situbondo Jatim)
