Sitijenarnews.com Situbondo jatim Kamis 8 Juli 2022; Seperti diberitakan Sebelumnya oleh Media Online dan Cetak Sitijenarnews tentang Gagalnya Rapat paripurna DPRD Situbondo pada, Rabu (6/7/2022) kemarin. Yang diantaranya membahas agenda pengesahan Raperda persetujuan pertanggung jawaban APBD tahun 2022, dan Utamanya Raperda tentang pembubaran dua Perusahaan daerah (Perusda).
Yang mana diketahui Rapat itu terpaksa ditunda hingga satu jam, lantaran tidak memenuhi kourum. Rapat kembali dimulai dengan harapan bisa memenuhi kourum, namun faktanya tetap saja tidak bisa digelar karena jumlah wakil rakyat yang hadir hanya 25 orang dari total keseluruhan anggota 45 Orang.
Semua Fraksi PKB Terpantau tidak hadir dan ada juga dari fraksi Selain PKB yaitu dari Golkar karena melakukan ibadah haji dan ada pula yang dari Gerindra yang tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas.
Menurut H TOLAK ATIN Dari Fraksi PKB saat dikonfirmasi tim awak Media Sitjenarnews via sambungan WhatsApp menyatakan. Terkait pembubaran 2 perusda kami selalu meminta 2 hal yg wajib menjadi komitmen pemda pasca pembubaran dan tersampaikan sebelum perda disetujui..ttpi sampai paripurna persetujuan 2 kometman itu belum jelas
1.kejelasan nasib karyawan
2.kosep/blue print pengelolaan 2 perusda.
Dan Ketidakhadiran anggota FPKB tentu adalah sikap politik dengan alasan yg sangat mendasar setelah mengurai LPJ pelaksanaan apbd TA 2021.
Kami melihat bahwa ada ketidakseriusan Pemda Situbondo ini dalam melaksanakan pengelolaan keuangan pemda. kondisinya Pendapatan bagus belanja tidak becus sehingga Seperti kita ketahui bersama silpa akhirnya tidak terurus. Nah dengan kondisi pelaksanaan APBD yang seperti itu kami sangat berharap jangan sampai hal ini terjadi pada Tahun 2022. ujarnya Kepada Tim Awak Media Sitijenarnews.
Dan Yang perlu diketahui lagi mereka (Anggota Dewan Gerindra) yang saat ini berontak sudah merasa jengah dengan kondisi demokrasi diparlemen kita yg dibelenggu oleh kepala kepala suku.nya itu Sehingga menyampaikan pendapat sangat tidak bebas wajarlah kalau mereka berontak. Ujarnya menanggapi pemberhentian sepihak Ketua Gerindra Situbondo terhadap Ketua Fraksi Gerindra di DPRD Situbondo hanya karena alasan tidak hadir dalam rapat paripurna kali ini.
H tolak atin juga menambahkan, tentu sikap bersebrangan dari kepentingan kelompok demi kepentingan masyarakat adalah sikap yang harusnya kita patut acungi jempol.
Karena ketidak hadiran mereka menunjukkan keberanian untuk membela rakyat yang sudah barang tentu berseberangan dengan kepentingan kelompoknya karena mereka memikirkan nasib para karyawan di 2 perusda yg akan dibubarkan itu. Dan tentunya juga nasib 2 perusda yg akan dibubarkan.
Sehingga sebelum dizetujui kami meminta konsep/blue print pengelolaan 2 perusda tersampaikan sehingga keterlibatan kami dalam persetujuan pembubaran 2 perusda bisa dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.dan kami jelas meyakini bahwa dengan konsep yg tersampaikan kemarin mampu mengelola lebih baik dari yang sebelumnya. Pungkas Ketua Fraksi PKB Situbondo ini.
Hal Senada juga disampaikan oleh Anggota Fraksi PKB yang lain H.A. BASHORI SANHAJI yang Juga Menyebut Kasus sikap politik seperti gagalnya rapat paripurna kemaren tidaklah berdiri sendiri, tentu harus dipahami secara kronologis dengan rentetan peristiwa – peristiwa sebelumnya.
Diakui atau tidak Ada semangat haus kekuasaan mereka (Partai Pendukung Pemerintah) sehingga mengabaikan nalar akal sehat.
Seakan akan Semua akan dibabat habis. Keangkuhan sikap kelompok, senyampang berkuasa, senyampang memiliki segalanya. Dan saya kira masyarakat Situbondo sudah bisa menilainya sendiri. Pungkasnya. Saat di wawancarai tim media Sitjenarnews Melalui Sambungan WhatsApp nya.
Sekedar diketahui dan Seperti diberitakan Sebelumnya oleh Media Online dan Cetak Sitijenarnews dengan Judul Berita ; Miris dan Ironi Pembelajaran Politik yang Tidaklah Patut Ditiru ; Pembubaran dua perusda gagal disahkan. Ketua Gerindra Situbondo Murka dan Langsung Pecat Ketua Fraksinya Hari Ini Juga.
Dengan Isi Narasinya Sebagai Berikut; Pengesahan raperda tentang pembubaran dua perusahaan daerah (perusda) sepertinya tidak akan pernah tercapai. Karena Sudah dua kali rapat paripurna digelar di DPRD Situbondo namun tidak bisa mengesahkan, bahkan pada paripurna untuk kali ketigapun yang digelar siang ini Rabu 6 Juli 2022 ini juga gagal.
Alasan utamanya Penyebab kegagalan tersebut sama seperti sebelum – Sebelumnya yaitu, karena jumlah peserta paripurna tidak memenuhi kuorum atau di bawah ketentuan.
Diketahui untuk rapat paripurna kali ini juga mengagendakan pendapat dan persetujuan dan pandangan umum fraksi- fraksi terkait perda laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021.
Yang juga membahas tentang pengesahan perda pembubaran dua perusda yaitu Banongan dan Pasir Putih. Akan tetapi paripurna terpaksa dihentikan karena banyak anggota dewan tidak hadir.
Rapat paripurna siang ini juga dihadiri Wakil Bupati Situbondo, Hj Khoironi, dan ini hanya dihadiri 25 dari total 45 anggota di DPRD Situbondo.
Menurut pantauan awak media di lapangan anggota dewan yang tidak datang adalah anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), disusul anggota dari partai Gerindra yang merupakan salah satu partai pengusung Bupati Situbondo.dan satu orang dari Golkar.
“Belum jelas alasan banyak anggota dewan yang absen di rapat paripurna di DPRD tersebut,” kata Wakil Ketua DPRD Situbondo, Abdurrahman.
Sementara menanggapi banyaknya anggota dewan yang tidak hadir, Ketua Gerindra Situbondo, Jainur Rido mengatakan, pihaknya belum bisa mengetahui. Janur beralasan belum bisa mengkonfirmasi rekan-rekannya utamanya mereka yang sesama fraksi, karena semua handphone dimatikan ujarnya.
Paripurna pembubaran Perusda Banongan dan Pasir Putih ini, beber Jaenur lagi, sudah kali ketiga digelar, dan selalu saja tidak memenuhi kourum. Dalam waktu dekat, unsur pimpinan akan berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi, jika kondisi politik di DPRD terus menerus tidak memenuhi angka kehadiran.
“Iya kalau terus seperti ini, kami dari unsur pimpinan akan berkonsultasi ke biro hukum Provinsi. Nanti seperti apa hasilnya, kami akan melangkah sesuai petunjuk tersebut,” ungkapnya.
Menurut Jainur, setiap pengambilan keputusan selalu melakukan rapat fraksi, bahkan terkait rapat paripurna juga melalui rapat fraksi.
“Waktu itu semua anggota hadir dan hanya satu yang tidak hadir dan semua sepakat akan menhadiri rapat paripurna ini. Faktanya mereka tidak hadir dan mematikan HP,” kata Janur yang juga Wakil Ketua DPRD Situbondo.
Untuk memastikan ketidakhadiran anggota di rapat paripurna, Jainur menegaskan, pihaknya akan memanggil dan meminta penjelasan karena dinilai ada unsur disengajaan. “Kehormatan partai (Gerindra) ini sudah diinjak-injak, saya anggap mereka tidak komitmen dan tidak sportif,”
( IRONI, Karena Dianggap tidak loyal terhadap Partai Jaenur siang ini Langsung Copot Ketua Fraksinya)
Diketahui Ketua DPC Gerindra Situbondo, yang juga Wakil Ketua DPRD, Jaenur Ridoh langsung mengambil langkah tegas, dengan mencopot ketua fraksi Gerindra di, Abdul Azis, hari ini. yang bersangkutan diganti oleh Samsi Ika Sari.
Tidak tanggung tanggung, pencopotan Abdul Azis langsung diumumkan langsung oleh Jaenur Ridoh diakhir rapat paripurna siang ini
“Tadi kan sudah diumumkan di rapat paripurna (pencopotan ketua fraksi) Ujar Jaenur.
Dan Menurut Hasil Pelacakan Tim Awak media Sitijenarnews.com Informasi langkah Jaenur melakukan pencopotan dinilai sangatlah sepihak, dan hal ini dipastikan akan mendapatkan perlawanan dari anggota fraksi lainnya dan akan menjadi polemik baru di Internal mereka.
Sampai berita ini Ditayangkan Mantan Ketua Fraksi Gerindra Situbondo Abdul Azis tidak dapat dikonfirmasi oleh awak media bahkan beberapa kali dihubungi melalui telepon selulernya ternyata bernada tidak aktif. Sampai tim awak media mendatangi kediamannya Abdul Aziz Tidak bisa ditemui karena rumah dalam kondisi Sepi.
Seperti diketahui dan Sering Diberitakan sebelumnya, selain membahas Raperda pertanggung jawaban APBD tahun 2022, Pemerintah daerah berencana membubarkan dua perusahaan milik daerah Situbondo ini, lantaran dianggap tidak mampu menyumbang pendapatan asli secara maksimal, namun agenda itu akhirnya gagal lantaran tidak memenuhi tingkat kehadiran anggota DPRD.
Pembubaran Dua Perusahaan ini disinyalir syarat akan Kepentingan politik dan pesanan pihak – pihak tertentu yang mana rumor tentang Pembubaran Pasir Putih dan Banongan ini telah menjadi bau busuk yang menyengat kemana – mana. hampir 90% Masyarakat Situbondo Paham mau dikemanakan Sebenarnya Pengelolaan dua Perusahaan milik daerah tersebut.
(Red/Tim-Biro Sitijenarnews Situbondo Jatim)
