Sitijenarnews.com Jangkar Situbondo Senin 8 Agustus 2022; Akibat Perencanaan awal yang terkesan asal – asalan berakibat Hamburkan uang negara,
Salah satu contoh hal itu terjadi pada Kontruksi bangunan paket pos security pelabuhan jangkar yang di bangun pada tahun anggaran 2021 lewat dana Silpa 2020 sebesar Rp 165 juta lebih dalam kontrak pengadaan langsung, yang di kerjakan oleh CV ANS, salah satu pos dari tiga pos yang Sudah selesai pekerjaannya tersebut kini kembali di bongkar.
Salah satu aktivis pemuda desa jangkar, dan juga pemerhati desa Taufik Khidayat, sejak awal saya sudah menduga, salah satu bangunan pos security akan di bongkar karena jarak dua bangunan pos yang satu dengan yang lain sangat berdekatan, sehingga roda empat cukup susah mau masuk ke dalam area parkir.
Dalam regulasinya, terkait kegagalan bangunan yang bisa menilai adalah orang orang ahli yang di tunjuk PA/KPA. Tapi saya sebagai warga desa jangkar berhak menyampaikan pendapat kepada kadishub kabupaten Situbondo selaku pengguna anggaran. Karena ia memakai duit negara yang seharusnya dalam penggunaannya se efisien mungkin dan di rencanakan sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan.
Meskipun tidak ada sanksi pidana, paling tidak kadishub Situbondo mengevaluasi dan juga menkordinasikan dengan kadishub propinsi Jawa timur. Terkait singkronisasi berbagai tahapan pembangunan Dari segi perencanaan dan kewenangan. Kalau seperti ini, eman dengan anggaran dana yang sudah terpakai, menurut hitungan saya, paket pekerjaan tiga pos, kalau di rata ratakan dalam satu pos menghabiskan anggaran dana sekitar 40 juta sampai dengan 45 juta. Eman saja uang sebesar itu habis tidak ada wujudnya. Apalagi ekonomi saat ini dalam dalam keadaan sulit.
Di lanjut oleh mantan politisi tersebut, Mulai sejak dulu pemerintah daerah terlalu enteng dalam membuat tahapan perencanaan. Biasanya dinas terkait menganalisa suatu kontruksi yang akan di kerjakan pada tahun berikutnya mulai sejak di tetapkanmya KUA PPAS oleh DPRD dan pemerintah daerah.
Dan lagi dari aspek fungsi pengawasan internal pemerintah daerah hanyalah menilai pekerjaannya saja, bukan mengawasi mulai dari perencanaan,. menurut saya itu sudah kuno dan alasan classic untuk menghamburkan uang negara. Pungkasnya.
(Red/Tim-Biro Sitijenarnews Situbondo Jatim)
