Sitijenarnews.com Situbondo, Jawa Timur — 2025: Tim Investigasi Internal LSM Siti Jenar bersama awak media Siti Jenar Group Multimedia telah merampungkan sebuah laporan investigatif yang panjang dan mendetail, menyoroti dugaan penyimpangan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (WASBANG) di Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2023. Laporan ini menjadi perhatian publik setelah menyeret nama Zainiya, Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PPP, dalam isu yang berkembang pasca Pemilu 2024. Laporan ini juga telah dikirimkan langsung kepada pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk klarifikasi serta pemberitaan atas situasi yang berkembang beberapa bulan belakangan ini.
I. Latar Belakang: Program WASBANG dan Mekanisme Swakelola.
Program Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (WASBANG) merupakan program resmi DPRD Jawa Timur yang mulai digulirkan secara intensif sejak 2022. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap nilai-nilai kebangsaan melalui seminar, lokakarya, dan bentuk kegiatan lain yang bersifat edukatif.
Pada tahun 2023, pelaksanaan program ini diatur untuk dilakukan secara swakelola, dengan melibatkan Kelompok Masyarakat (POKMAS) sebagai pelaksana utama di tiap kabupaten/kota. Prosedur ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi lokal dan efektivitas kegiatan. Salah satu pelaksana di Kabupaten Situbondo adalah POKMAS “Srikandi Situbondo” yang diketuai oleh Yesi Rahmatillah, sosok yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris DPC PPP Situbondo.
II. Kronologi Pelaksanaan: Administrasi Sesuai Prosedur.
Pelaksanaan kegiatan dimulai dari usulan PC Fatayat NU Situbondo di awal 2023. Kegiatan pertama digelar di Pondok Pesantren Nurul Hikam, Desa Kesambirampak. Dalam rangka mengikuti mekanisme swakelola, dibentuklah POKMAS “Srikandi Situbondo”, yang selanjutnya ditunjuk oleh Sekretariat DPRD Jatim sebagai pelaksana tunggal untuk seluruh kegiatan WASBANG di Kabupaten Situbondo.
Zainiya, melalui staf pendampingnya Ulfiyah (yang kini menjabat sebagai Wakil Bupati Situbondo), menghubungi Yesi Rahmatillah untuk menyatakan kesiapan sebagai pelaksana seluruh paket. Setiap anggota DPRD Jatim, termasuk Zainiya, mendapatkan 12 paket kegiatan. Setidaknya 9 paket berhasil direalisasikan dengan total 36 titik sosialisasi di berbagai wilayah.
Pelaksanaan teknis dilakukan oleh tim pelaksana yang diketuai oleh Sudensi Galih Fitran. Mekanisme keuangan menggunakan sistem talangan, di mana dana kegiatan didanai lebih dahulu oleh pelaksana, lalu dilaporkan melalui LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) ke Sekretariat DPRD untuk diverifikasi sebelum pencairan dilakukan melalui Bank Jatim.
Hasil laporan menyatakan seluruh kegiatan dan prosedur administratif telah berjalan sesuai aturan, tanpa temuan kesalahan teknis atau penyimpangan dalam penggunaan anggaran sepanjang tahun 2023.
III. Isu Politik Pascapemilu: Dari Teguran Pribadi Menuju Pelaporan KPK.
Masalah mulai mencuat bukan karena pelaksanaan kegiatan, melainkan sebagai imbas konflik internal partai setelah Pemilu 2024. Yesi Rahmatillah disebut masih mendampingi mantan suaminya Abdul Hadi (salah satu pelapor)yang turut bersafari politik ke rumah-rumah caleg, meskipun mereka memiliki arah dukungan berbeda. Tindakan ini dianggap tidak etis oleh pengurus DPC PPP karena melanggar norma-norma interaksi politik yang dianut oleh partai Islam tersebut.
Ketegangan meningkat ketika Yesi menerima teguran via WhatsApp dari Ketua DPC PPP. Konflik ini diperburuk oleh dugaan hutang pembelian seragam GPK senilai Rp25 juta yang dibebankan ke DPC PPP. Dari sinilah dinamika personal berubah menjadi tuduhan serius yang bermuara pada laporan ke KPK pada Maret 2024.
IV. Dugaan Politisasi: WASBANG Sebagai Komoditas Politik.
LSM Siti Jenar menemukan indikasi bahwa pelaporan ke KPK terhadap dugaan penyimpangan kegiatan WASBANG lebih dilatarbelakangi oleh kekecewaan politik, bukan semata berdasarkan dugaan pelanggaran hukum. Hal ini terlihat dari momentum pelaporan yang berdekatan dengan dimulainya proses Pilkada 2024.
PPP Situbondo saat itu secara resmi mengusung pasangan RIO–ULFIYAH yang berkoalisi dengan PKB. Beberapa tokoh internal partai, termasuk Yesi Rahmatillah dan Abdul Hadi, tidak sejalan dengan keputusan ini. Laporan ke KPK diduga menjadi alat untuk melemahkan posisi politik calon PPP dan merusak citra Zainiya serta Ulfiyah yang menjadi figur sentral dalam pilkada.
V. Penegasan: Zainiya Tidak Terkait Tersangka Kusnadi.
Isu lain yang dikaitkan dalam laporan ini adalah dugaan hubungan antara Zainiya dan Kusnadi, anggota DPRD Jatim dari Fraksi PDIP yang saat ini telah menjadi tersangka KPK. Klarifikasi dari LSM Siti Jenar menegaskan bahwa:
Zainiya adalah anggota Fraksi PPP, bukan PDIP.
Ia tidak menjabat sebagai Ketua Fraksi maupun anggota Badan Anggaran yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan APBD.
Tugas Zainiya terbatas sebagai anggota Badan Musyawarah DPRD yang hanya mengatur jadwal kegiatan, bukan anggaran.
VI. Kesimpulan Akhir: Motif Politik dan Kepentingan Terselubung
Berdasarkan investigasi yang dilakukan antara 16–25 April 2025, Tim LSM Siti Jenar menyimpulkan bahwa:
1. Pelaksanaan WASBANG di Situbondo berlangsung sesuai prosedur dan telah dipertanggungjawabkan secara administratif.
2. Tidak ditemukan keterlibatan Zainiya dalam pelanggaran hukum ataupun kolusi anggaran.
3. Laporan ke KPK mengandung nuansa balas dendam politik dan rekayasa narasi untuk:
Menggoyang posisi Zainiya di DPRD dan DPC PPP.
Menjatuhkan pasangan calon PPP pada Pilkada.
Merebut pengaruh dalam kepemimpinan politik lokal di Situbondo.
Kehadiran KPK di Situbondo pada 14–16 April dalam rangka operasi senyap terkait kasus pokir Kusnadi pun dinilai aneh jika kemudian merembet ke kasus WASBANG yang tidak memiliki keterkaitan langsung. Hal ini memperkuat kecurigaan bahwa proses hukum diwarnai motif politik terselubung yang patut dicermati oleh publik dan penegak hukum itu sendiri.
Disusun oleh:
Tim Investigasi Internal LSM SITI JENAR
Tim Investigasi Media Sitijenar Group Multimedia
Tanggal: 16 – 25 April 2025
(Red/Tim-Biro Sitijenarnews group Situbondo Jawa Timur)
