Sitijenarnews.com Jember Jatim Senin 8 Agustus 2022; Gubernur Khofifah Indar Parawansa siang ini datang dan memimpin langsung rapat koordinasi penyelesaian konflik sosial warga Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, di Pendapa Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (8/8/2022) siang.
Konflik sosial yang terjadi di Mulyorejo, membuat sejumlah rumah dan kendaraan milik warga dibakar oleh massa. Belakangan kepolisian mengidentifikasi, massa yang melakukan aksi pembakaran berasal dari Desa Banyuanyar, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi.
Warga yang terlibat konflik sama-sama memanfaatkan kawasan hutan Perhutani untuk berbudidaya kopi. “Ada masalah pokoknya, akar masalahnya, antara lain adalah soal kepemilikan kebun kopi,” kata Khofifah, usai rapat yang diikuti Bupati Jember Hendy Siswanto dan Sekretaris Kabupaten Banyuwangi Mujiono, serta jajaran Forum Pimpinan Daerah dua kabupaten.
Khofifah meminta Perhutani agar memetakan kawasan tersebut sebagai peta kawasan perhutanan sosial. “Kalau itu bisa dikategorikan perhutanan sosial, maka tahun ini Jawa Timur mendapatkan 500 ribu hektare lahan Perhutani untuk bisa dijadikan perhutanan sosial. Kalau bisa masuk pada kategori perhutanan sosial, maka kepemilikan atas lahan yang sekarang menjadi kebun kopi bisa segera di-fix-kan,” katanya.
Khofifah ingin legalitas penggunaan lahan hutan yang digarap warga Mulyorejo dan Banyuanyar menjadi kebun kopi benar-benar jelas. “Setelah ini akan dicek, ditarik peta supaya lebih clear karena akar masalahnya adalah persoalan kebun kopi di wilayah Mulyorejo,” katanya.
Khofifah juga meminta agar tindakan premanisme di kawasan Mulyorejo dihentikan. “Karena yang menimbulkan ketidaktenangan adalah premanisme, terutama pada saat musim panen. Kasus ini berpotensi muncul pada saat musim panen (kopi),” katanya.
Berdasarkan informasi dari Kepala Kepolisian Resor Jember Ajun Komisaris Hery Purnomo, ada pemalakan yang dilakukan sekelompok warga di Mulyorejo terhadap warga penggarap kopi yang berasal dari Banyunyar. Hal ini yang memicu kemarahan warga Banyunyar, sehingga memutuskan untuk menyerang dan membakar rumah-rumah warga yang diidentifikasi sebagai bagian dari pelaku pemalakan.
Khofifah meminta penghentian aksi premanisme ini dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Kabupaten Jember bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Bantuan dari Pemkab Banyuwangi juga dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan.
Solusi berikutnya adalah perbaikan infrastruktur jalan di lokasi-lokasi rawan konflik sosial yang selama ini susah diakses. “Memang harus bisa disegerakan akses infrastruktur ke daerah-daerah yang sekarang terkonfirmasi kemungkinan terjadinya konflik sosial,” kata Khofifah.
Langkah berikutnya, akan ada pertemuan antara perwakilan masyarakat Mulyorejo dengan Banyuanyar besok. “Ini bagian penting untuk membangun guyub rukun seduluran. Pada saat ini kita harus menyampaikan terima kasih atas percepatan pengamanan dan perbantuan tim pengamanan dari Kodim maupun Polres yang memulihkan suasana,” kata Khofifah.
Diketahui untuk kasus yang terjadi berulang ini. Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa memberikan perhatian khusus atas konflik yang terjadi di Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Jember, beberapa waktu lalu. Dan guna mengatasinya, Khofifah melakukan pembahasan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember dan Pemkab Banyuwangi.
Ada beberapa hal didapat dalam pertemuan. Di antaranya persoalan kepemilikan lahan perkebunan kopi dan adanya indikasi premanisme. Permasalahan di dua desa, yakni Banyuanyar Kalibaru dan Desa Mulyorejo, dikarenakan kepemilikan lahan kebun kopi.
“Maka dari itu, kami meminta kepada Kepala Perhutani Jember untuk menarik data lahan kopi di wilayah tersebut dan petanya. Agar bisa diketahui apakah masuk wilayah kehutanan sosial atau tidak,” kata Khofifah di Pendopo Wahyawibawagraha, Senin (8/8/2022).
Jika data Perhutani bahwa lokasi tersebut masuk dalam lahan kehutanan sosial, maka Jatim akan mendapatkan 500 ribu hektare lahan yang bisa dijadikan kehutanan sosial.
“Kalau seperti itu nantinya kami terbitkan sertifikat atau HGU atau semacamnya untuk masyarakat. Sehingga persoalan ini tidak terjadi lagi,” imbuhnya.
Ia meyakini permasalahan utama yakni persoalan lahan kopi. Kemudian menjadi pemicu terjadinya premanisme yang ada di wilayah tersebut.
Ini muncul adanya indikasi premanisme dan harus dihentikan. Karena pemicunya saat musim panen akan datang maka premanisme muncul,” terangnya.
Dengan adanya pertemuan ini diharapkan Pemkab Banyuwangi dan Pemkab Jember segera mengambil langkah cepat agar persoalan tidak terjadi kembali.
“Selanjutnya masing-masing pemda harus segera mempersiapkan akses infrastrukturnya di sana. Sehingga memudahkan masyarakat untuk berlalu lalang, agar tidak menjadi pemicu konflik lagi,” jelasnya.
Walaupun kondisi saat ini sudah kembali seperti biasanya, Pemprov Jatim masih akan meminta tim trauma healing untuk berada di lokasi kejadian untuk membantu pemulihan psikologis korban.
“Tim Trauma Healing masih akan ada disana terus untuk melakukan pemulihan psikologis,” tutupnya.
(Red/Tim-Biro Sitijenarnews Jember Jatim)
