Sitijenarnews.com Surabaya Jatim Jum’at 15 Juli 2022; Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya memvonis mantan polisi Bripda Randy Bagus Hari Sasongko (22) dari 3,5 tahun menjadi 5 tahun penjara. Atas vonis banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan penasihat hukum terdakwa sama-sama mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).
Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri (Kasi Pidum Kejari) Kabupaten Mojokerto, Ivan Yoko mengatakan, pihaknya menerima pemberitahuan putusan banding dari PT Surabaya pada tanggal 28 Juni 2022 lalu. “Kami kemudian menerima pemberitahuan bahwa penasihat hukum terdakwa mengajukan kasasi,” ungkapnya, Kamis (14/7/2022).
Penasihat hukum terdakwa mengajukan kasasi tanggal 6 Juli 2022. Atas dasar tersebut, lanjut Ivan, JPU juga mengajukan kasasi pada tanggal yang sama. Pihaknya mengajukan kasasi ke MA agar Hakim Agung menguatkan putusan PT Surabaya. Masih kata Kasi Pidum, memori kasasi telah dikirim Kamis (14/7/2022).
“JPU ajukan kasasi agar tetap dipertimbangkan alasan-alasan kami membuktikan bahwa terdakwa ini bersalah. Pasti dalam memori kasasi penasihat hukum menginginkan terdakwa dibebaskan. Maka kami membuat memori kasasi juga agar putusan banding PT Surabaya dikuatkan,” katanya.
Sementara itu, Penasihat Hukum Bripda Randy, Wiwik Tri Haryati membenarkan pihaknya mengajukan kasasi terhadap putusan PT Surabaya. “Memori kasasi baru akan kami kirim Senin pekan depan. Klien kamk menempuh kasasi bukan tanpa sebab. Pemeriksaan perkara aborsi telah menyalahi hukum acara,” katanya.
Pihaknya bependapat perkara tersebut seharusnya di sidang di PN Malang sesuai Tempat Kejadian Perkara (TKP), bukan di PN Mojokerto. JPU berpendapat karena banyak saksi dari luar Mojokerto sesuai pasal 84 KUHAP, namun dari 13 orang saksi di luar saksi ahli, saksi dari Mojokerto hanya dua orang. Yaitu teman dan ibu Novia.
“Sudah jelas pasal 84 tidak terpenuhi. Pertimbangan kedua, alat bukti yang disodorkan JPU di dalam persidangan tidak kuat karena keterangan terdakwa di persidangan menyangkal melakukan aborsi terhadap kandungan Novia. Hamilnya saja tidak jelas karena tidak ada bukti kehamilan dan jelas di dalam sidang visum korban mengenai minum racun,” urainya.
Padahal dakwaannya tentang keguguran. Menurutnya, seharusnya ada bukti autopsi korban dan kedokteran forensik dihadirkan sebagai saksi ahli di persidangan. Tak hanya itu, lanjut Penasehat Hukum, pelapornya adalah polisi. Pihaknya pun menanyakan kerugian apa yang diderita pihak kepolisian terkait perkara tersebut.
Iya sudah mengetahui vonis banding tersebut (terdakwa). Klien kami meminta mengajukan kasasi dengan harapan divonis bebas oleh MA sehingga dia menginginkan kasasi. Harapan kami satu, mencari keadilan, dia tidak melakukan pengguguran kandungan, kalau dia berhubungan badan dengan Novia, iya,” tegasnya.
Majelis Hakim PT Surabaya yang dipimpin F Willem Saija, serta hakim anggota Karel Tuppu dan Retno Pudyaningtyas memperberat hukuman Bripda Randy. Dalam vonis banding nomor 519/PID/2022/PT SBY yang diputuskan pada 17 Juni 2022, majelis hakim menghukum terdakwa 5 tahun penjara.
Sebelumnya, Randy Bagus Hari Sasongko (RBHS) didakwa terlibat dalam perkara aborsi Novia Widyasari (21), mahasiswi asal Kabupaten Mojokerto. JPU mendakwa Bripda Randy dengan pasal 348 ayat (1) KUHP atau pasal 348 ayat (1) juncto pasal 56 ayat (2) KUHP.
Kasus aborsi ini mencuat ke publik pada Desember 2021 silam. Menyusul tewasnya Novia Widyasari di atas pusara ayahnya di Makam Umum Sugihan, Desa Japan, Kecamatan Sooko, Mojokerto, Kamis (2/12/2021) sekitar pukul 15.30 WIB. Novia menenggak teh yang telah dicampur dengan potasium.
Belakangan terungkap, aksi nekat Novia ini diduga akibat persoalan asmaranya dengan Bripda Randy yang saat itu berdinas di Polres Pasuruan. Akibatnya, Bripda Randy sehari-hari berdinas di Seksi Umum (Sium) Polres Pasuruan telah dipecat dari Polri pada 27 Januari 2022 lalu.
Pada sidang perdana perkara aborsi kandungan Novia Widyasari Rahayu (23), Kamis (17/2/2022) lalu, JPU mendakwa Bripda Randy dengan pasal 348 ayat (1) KUHP atau pasal 348 ayat (1) juncto pasal 56 ayat (2) KUHP. Polisi nonaktif itu didakwa melakukan dua kali aborsi terhadap kandungan Novia atas persetujuan kekasihnya tersebut.
JPU menuntut agar mantan polisi Bripda Randy dihukum 3,5 tahun penjara pada Selasa (12/4/2022). Jaksa menilai polisi nonaktif itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua. Yaitu pasal 348 ayat (1) juncto pasal 56 ayat (2) KUHP. Namun, majelis hakim yang dipimpin Sunoto justru menjatuhkan vonis hanya 2 tahun 6 bulan penjara.
Vonis yang dirasa terlalu ringan tersebut membuat JPU mengajukan banding ke PT Surabaya. Sementara, Tim Penasehat Hukum mantan polisi Bripda Randy mengajukan banding agar kliennya bisa dibebaskan.
(Red/Tim-Biro Sitijenarnews Surabaya Jatim)
