Sitijenarnews.com Situbondo jum’at 4 Oktober 2024: Pekerjaan proyek drainase yang dikelola oleh Bina Marga di Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, menuai kontroversi setelah diduga tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Proyek yang seharusnya menjadi solusi untuk masalah saluran air di desa tersebut kini dipertanyakan oleh beberapa elemen-elemen masyarakat, terutama terkait kualitas dan ukuran konstruksi drainase.
Salah satu indikasi ketidaksesuaian spesifikasi terungkap setelah salah satu anggota LSM sitijenar yang kerap di panggil ALI ini melakukan investigasi atas nama Lembaga swadaya masyarakat,
Yang mana Kepala tukang yang bertanggung jawab atas pembangunan drainase tersebut saat dikonfirmasi sebelumnya menyampaikan bahwa pondasi drainase memiliki lebar 40 cm, dengan ketinggian bangunan mencapai 1 meter serta ketebalan dinding drainase sebesar 30 cm.
“Namun, saat dilakukan pengecekan di lapangan, didapati bahwa pondasi hanya memiliki kedalaman sekitar 20 cm, dengan ketinggian bangunan sekitar 60 cm, jauh dari ukuran yang telah dinyatakan. “Setelah kami cek, ternyata lebar pondasi hanya 30 cm, bukan 40 cm seperti yang disampaikan. Ketinggian bangunannya pun hanya 60 cm, bukan 1 meter, mulen hanya buat pajangan dan tidak pakek bak spesi, Ini jelas patut di duga tidak sesuai juklak dan juknis,” tutur ali.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat mengenai ketahanan dan efektivitas drainase dalam mengatasi masalah banjir, terutama saat musim hujan tiba. Mereka khawatir bahwa jika spesifikasi tidak dipenuhi, drainase mungkin tidak akan mampu menampung debit air yang besar, yang dapat mengakibatkan kerusakan lebih lanjut pada infrastruktur desa. terkait dugaan ketidaksesuaian spesifikasi tersebut. Namun, warga berharap pihak terkait segera melakukan evaluasi dan memastikan bahwa proyek drainase ini dibangun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
“Masyarakat setempat mendesak adanya pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah daerah untuk memastikan bahwa proyek ini berjalan sesuai prosedur dan spesifikasi teknis. Mereka juga meminta transparansi dalam pelaksanaan proyek ini agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat jangan di jadikan sarang korupsi.
Kontroversi kegiatan Jasa Konstruksi di Kabupaten Situbondo ini menambah daftar panjang keluhan masyarakat terkait kualitas proyek infrastruktur di berbagai daerah yang kerap kali dianggap tidak sesuai dengan perencanaan awal.
Aparat Penegak hukum yang ada Di Wilayah Hukum Situbondo diharapkan dapat segera bertindak tegas untuk memastikan kualitas pembangunan yang ada di kabupaten Situbondo ini, agar kejadian yang telah ratusan kali berulang ini tidak menjadi tradisi di kabupaten yang berjuluk kabupaten Santri ini.
(Red/Tim-Biro Sitijenarnews Group Situbondo Jatim)
