Sitijenarnews.com Jakarta Selasa 16 Agustus 2022; Seperti Diberitakan Sebelumnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Selasa (16/8) Siang ini, menggelar Sidang Tahunan 2022 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun RI Ke-77 di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara, Jakarta.
Dalam rangkaiannya, Sidang Tahunan MPR akan dibuka dengan agenda Pidato Presiden RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022.
Pidato Presiden RI tersebut dalam rangka penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2023 beserta nota keuangan pada rapat paripurna pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2022-2023.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan MPR RI siap melaksanakan Sidang Tahunan MPR 2022 dan Sidang Bersama DPR-DPD RI.
“MPR RI siap melaksanakan Sidang Tahunan dan Sidang Bersama MPR, DPR, dan DPD besok mulai jam 9.30 WIB. Dimulai dengan pembukaan, pengantar sidang ketua MPR, ketua DPR untuk dengarkan pidato dalam rangka HUT RI dari presiden,” kata Bambang Soesatyo.
Dia mengatakan, setelah Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama, acara akan dilanjutkan pada pukul 13.30 WIB untuk melaksanakan Rapat Paripurna DPR RI.
Menurut dia, dalam Rapur DPR tersebut, Presiden Joko Widodo akan membacakan nota keuangan.
Dalam susunan agenda Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, acara dimulai pukul 9.30 WIB dengan diawali dengan pidato pengantar Sidang Tahunan MPR tahun 2022 oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.
Lalu dilanjutkan dengan pidato pengantar Sidang Bersama DPR-DPD RI oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, dan dilanjutkan dengan pidato Presiden Joko Widodo dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara serta pidato HUT Ke-77 Republik Indonesia.
Di kesempatan di Sidang Tahunan MPR. Komisi XI DPR juga terpantau mengusulkan agar kenaikan harga BBM bersubsidi dilakukan dalam dua tahap,
Terpantau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan restu kepada pemerintah untuk menaikkan harga Pertalite seiring kuotanya BBM bersubsidi yang semakin menipis meski anggaran subsidi telah ditambah. Namun, pemerintah diminta menaikkan harga dalam dua tahap dan memberikan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah menjelaskan, pemerintah telah menambah anggaran subsidi hingga mencapai Rp 502 triliun pada tahun ini. Namun, selisih harga Pertalite dan Pertamax yang cukup jauh membuat masyarakat yang semula membeli Pertamax memilih untuk menggunaka BBM bersubsidi.
Kami lihat terjadi migrasi besar-besaran ke Pertalite. Kalau seperti ini, pemerintah tidak punya pijakan. Lebih baik tidak ada penambahan anggaran (subsidi), sehingga yang terbaik adalah pemerintah secara gradual menaikkan atau menyesuaikan harga BBM bersubsidi,” ujar Said di Gedung DPR, Kamis (16/8). Said mengusulkan pemerintah mulai menaikkan harga BBM bersubsidi dalam dua tahap mulai bulan ini. “Kalau mau segera bisa di Agustus, setelah itu tiga bulan lagi supaya fiskal sehat,” ujarnya
Meski mengusulkan kenaikan dua tahap, ia menyebut harga Petralite dan Solar harus tetap berada di bawah harga keekonomian saat ini. Hal ini merujuk perintah konstitusi yang mewahibkan pemerintah perlu menyediakan subsidi untuk BBM penugasan. Adapun kenaikan harga hanya bertujuan menutup selisih antara harga subsidi dan harga keekonomian yang sudah terlalu jauh.
Komentarnya soal kenaikan harga BBM bersubsidi ini memberi sinyal DPR akan ‘berat’ memberi restu jika pemerintah mengajukan tambahan anggaran. Said menyebut subsidi yang diberikan selama ini lebih banyak tidak tepat sasaran. “Apakah surplus ratusan triliun APBN saat ini juga akan ditambal ke subsidi lagi? Padahal subsidi BBM dan LPG 3 kg tidak tepat sasaran. Apakah itu akan diteruskan? Ini kepentingan siapa sebetulnya mempertahankan subsidi bentuk begini,” kata Said.
Ia menilai subsidi energi saat ini tidak tepat sasaran. Pertalite dan LPG 3 kg saat ini banyak dikonsumsi oleh masyarakat menengah atas. Said pun mengusulkan agar pemerintah menaikkan harga sembari mempertebal bantuan sosial bagi masyarakat tidak mampu. “Penyesuaian harga harus dipertebal karena perlinsos ini lebih tepat sasaran ke masyarakat penerima,” kata Said
Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, keputusan atau kebijakan untuk menyesuaikan harga BBM adalak kewenanganan pemerintah. Adapun DPR, menurut dia, hingga saat ini belum menerima usulan dari pemerintah untuk menaikkan harga BBM. “Hingga saat ini, belum ada usulan. Untuk anggaran subsidi energi saat ini masih Rp 502 triliun,” kata dia.
Diketahui Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sebelumnya mengatakan kuota BBM bersubsidi makin tipis. Ini menimbulkan risiko anggaran subsidi dan kompensasi yang saat ini Rp 502 triliun tidak akan cukup sampai akhir tahun. Pemerintah memiliki pilihan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) atau menambah anggaran subsidi dan kompensasi energi di tengah ancaman kuota BBM bersubsidi khususnya Pertalite yang menipis. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Made Arya Wijaya mengatakan pemerintah masih mengkaji dua pilihan tersebut. “Kebijakan penyesuaian harga merupakan pilihan yang terakhir,” ujarnya kepada awak media pada Senin (15/8) Lalu.
(Red/Tim-Biro Pusat Sitijenarnews)
