Sitijenarnews.com Jakarta Jum’at 5 Agustus 2022; Anggota DPR RI, Abdul Wahid, mengungkapkan ada kemungkinan besar jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dimajukan dari jadwal yang telah ditetapkan dalam UU Pilkada.
Sebelumnya, diketahui pesta demokrasi itu rencananya digelar pada November 2024 sebagaimana amanat Undang-Undang. Sementara untuk Pilpres dan Pileg akan digelar pada Februari di tahun yang sama.
Untuk itu, Abdul Wahid, memperkirakan jadwal Pilkada yang diselenggarakan pada November 2024 akan memberatkan pemerintahan yang baru, karena Pilkada diselenggarakan kurang dari sebulan presiden terpilih dilantik, yakni pada Oktober 2024.
“Dari analisa kita bahwa Pilkada ini pekerjaan yang berat. Presiden yang baru akan dilantik 20 Oktober. Dia akan mempersiapkan menteri, kabinet, kira-kira tanggal 25 Oktober lah ya. Ternyata Pilkada itu sebulan setelah pelantikan,” jelas Abdul Wahid Kepada Tim Awak Media Sitijenarnews.com, Jumat (5/8/2022).
Kata dia, wacana pemajuan jadwal Pilkada ke Bulan September ini akan mengurangi beban kerja pemerintah yang baru. Tentu ini akan mempersulit koordinasi antar lembaga karena sudah diisi orang yang baru.
Ketua DPW PKB Riau ini mengatakan, memajukan jadwal Pilkada juga dapat menghindarkan lamanya kekosongan jabatan kepala daerah yang memerlukan penjabat kepala daerah untuk memimpin daerah yang kosong.
“Tentu pemerintah yang baru menjadi beban yang berat bagi mereka untuk mengkonsolidasi Pilkada Se-Indonesia. Gimana mereka juga kabinet yang baru itu, baru kira-kira membenahilah, menata. Maka, kalau dimajukan September kira-kira itu masih pemimpin yang lama,” kata dia.
Namun, perlu diketahui, pemajuan jadwal Pilkada ini masih wacana yang belum direalisasikan secara serius oleh pihak legislatif dan eksekutif.
“Kalau saya melihat bahwa Pilkada belum ada berubah, tapi wacana-wacana arah ke sana ada. Pembahasan belum ada. Di komisi belum ada, namanya wacana, wacana tu belum jelas dari mana, tetapi yang jelas pembahasan belum ada,” lanjut Abdul Wahid.
“Pertimbangan kita untuk dimajukan, beban Pilkada ini suatu kerja yang sangat berat karena kita membutuhkan kerja sama antar lembaga, serentak seluruhnya. Biasanya serentak di Riau 6 Kabupaten, tapi ini seluruhnya bupati, walikota diadakan serentak,” cakapnya lagi.
Dia juga berharap, Pemilu serentak yang perdana dilakukan ini dapat berjalan dengan baik. Karena dibutuhkan koordinasi dan perencanaan yang matang untuk menyukseskan ritual pesta demokrasi Republik Indonesia yang datang sekali 5 tahun ini.
“Jadi, ini tentu sangat menguras energi pemerintahan terutama dalam rangka menjaga stabilitas. Jika rencana begitu, kita harapkan hendaknya berjalan dengan baik, antisipasi pemerintahan ke kita kira-kira memajukan atau memundurkan,” tutupnya.
(Red/Tim-Biro Pusat Sitijenarnews)
