Situbondo Jatim – Dukungan terhadap percepatan operasional Jalan Tol Probolinggo–Situbondo–Banyuwangi (Prosiwangi) menguat dari kawasan Tapal Kuda. Lima kepala daerah menyampaikan aspirasi agar sebagian ruas tol maupun akses pendukung yang telah siap dapat segera difungsikan untuk mendukung kelancaran transportasi, distribusi logistik, keselamatan lalu lintas, dan pertumbuhan ekonomi regional.
Aspirasi tersebut disampaikan melalui surat resmi oleh Bupati Probolinggo, Bupati Bondowoso, dan Bupati Situbondo kepada pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Langkah itu juga memperoleh dukungan dari Bupati Banyuwangi dan Bupati Jember. Proses penyampaian aspirasi antardaerah tersebut difasilitasi oleh Anggota DPR RI HM Nasim Khan, yang mengawal komunikasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
Rangkaian usulan itu lahir dari kebutuhan yang berbeda di setiap daerah, namun memiliki tujuan yang sama, yakni mempercepat pemanfaatan infrastruktur Tol Prosiwangi agar manfaat ekonominya dapat segera dirasakan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Probolinggo menjadi daerah pertama yang mengajukan percepatan operasional ruas Gending–Kraksaan–Paiton melalui surat tertanggal 15 Juni 2026 kepada Gubernur Jawa Timur.
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa pekerjaan konstruksi Paket 1 dan Paket 2 telah selesai. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Probolinggo meminta dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memfasilitasi percepatan operasional ruas tersebut, baik secara fungsional maupun operasional penuh bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), dan badan usaha jalan tol.
Pemkab Probolinggo menilai pembukaan ruas tersebut memiliki nilai strategis karena Kecamatan Paiton merupakan kawasan Objek Vital Nasional dengan keberadaan PLTU Paiton sekaligus menjadi bagian dari koridor logistik utama Jawa–Bali.
Menurut pemerintah daerah, operasional jalan tol berpotensi memangkas waktu distribusi barang, meningkatkan efisiensi biaya transportasi, memperkuat daya tarik investasi, serta mendorong perkembangan sektor industri, perdagangan, dan pariwisata di wilayah timur Kabupaten Probolinggo.
Selain itu, tingginya volume kendaraan di Jalan Nasional Daendels selama ini sering menimbulkan kepadatan lalu lintas, terutama pada jam sibuk dan musim libur. Pemanfaatan jalan tol dinilai dapat mengurangi beban lalu lintas di jalur arteri sekaligus meningkatkan keselamatan dengan memisahkan arus kendaraan berat dari kendaraan umum dan roda dua.
Usulan berikutnya datang dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Melalui surat tertanggal 9 Juli 2026, Bupati Bondowoso mengajukan permohonan pembukaan sementara akses Tol Probolinggo–Besuki sebagai jalur alternatif selama berlangsungnya pekerjaan perbaikan Jembatan Sumberanyar di Kecamatan Paiton dan pekerjaan rehabilitasi gorong-gorong pada ruas Tampora–Kalianget di Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo.
Menurut Pemkab Bondowoso, dua pekerjaan tersebut berpotensi mengganggu kelancaran arus kendaraan di Jalan Nasional Pantura karena adanya penyempitan badan jalan.
Oleh karena itu, pembukaan sementara akses tol dipandang sebagai bagian dari strategi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk menjaga tingkat pelayanan jalan, mengurangi antrean kendaraan, menekan waktu tempuh perjalanan, menjaga kelancaran distribusi logistik, meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan pekerja konstruksi, serta meminimalkan dampak kemacetan selama pekerjaan berlangsung.
Surat tersebut juga ditembuskan kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Gubernur Jawa Timur, dan Direktur Utama PT Jasa Marga sebagai bentuk koordinasi lintas instansi.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Situbondo mengusulkan percepatan pembukaan Interchange atau Exit Tol Suboh melalui surat resmi kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia tertanggal 9 Juli 2026.
Dalam usulannya, Pemkab Situbondo menyampaikan apresiasi atas pembangunan Jalan Tol Prosiwangi sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional yang diharapkan mampu meningkatkan konektivitas nasional dan efisiensi sistem transportasi.
Pemkab Situbondo menilai pembukaan Exit Tol Suboh akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di wilayah Suboh, Besuki, Banyuglugur, Mlandingan, dan sekitarnya. Keberadaan akses tersebut diharapkan memperlancar distribusi barang dan jasa, menekan biaya logistik, mempercepat waktu tempuh perjalanan, serta memperkuat aktivitas perdagangan, pertanian, perikanan, industri, pariwisata, dan UMKM.
Selain aspek ekonomi, pembukaan Exit Tol Suboh juga dinilai akan memperluas pemerataan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan, serta mendukung visi pembangunan daerah “Situbondo Naik Kelas” yang menitikberatkan pada peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Dukungan yang diberikan Bupati Banyuwangi dan Bupati Jember semakin memperkuat pesan bahwa percepatan pemanfaatan Tol Prosiwangi dipandang sebagai kepentingan bersama kawasan Tapal Kuda. Infrastruktur tersebut diharapkan menjadi penghubung yang memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar arus logistik menuju Bali, serta membuka peluang investasi baru di kawasan timur Jawa Timur.
Dalam proses tersebut, HM Nasim Khan berperan memfasilitasi penyampaian aspirasi pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Melalui fungsi representasi di DPR RI, ia mengawal komunikasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar usulan dari pemerintah daerah dapat menjadi bagian dari pembahasan percepatan operasional Tol Prosiwangi sesuai ketentuan yang berlaku.
Rangkaian surat yang disampaikan oleh tiga pemerintah kabupaten, dukungan dua kepala daerah lainnya, serta pengawalan dari DPR RI menunjukkan adanya kesamaan pandangan bahwa infrastruktur yang telah dibangun akan memberikan manfaat lebih besar apabila dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat.
Keputusan akhir mengenai pembukaan ruas Tol Prosiwangi maupun Exit Tol Suboh tetap berada pada kewenangan pemerintah pusat bersama instansi teknis yang berwenang. Namun, menguatnya aspirasi dari pemerintah daerah menjadi gambaran bahwa kebutuhan terhadap pengoperasian ruas tol tersebut semakin besar, seiring meningkatnya aktivitas ekonomi, mobilitas masyarakat, dan distribusi logistik di koridor strategis Jawa Timur bagian timur.
(Red/Tim)
