Situbondo,Sitijenar-news. Memasuki pintu gerbang bulan pilkada di tahun 2024, atmosfir politik mulai berhembus hangat.-
Tak terlepas juga di Kabupaten Situbondo yang memiliki bentang pantai sepanjang 151 km, dari Banyuglugur hingga Banyu putih.-
Bersamaan dengan hal ini memicu banyak pendapat publik.-
Di era keterbukaan dan kebebasan berpendapat di muka umum menuntut keterbukaan informasi dan transparansi publik hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin kritis dalam menanggapi informasi yang transparansi sebagai indeks penilaian tata kelola pemerintahan _(good govermance and clean gavermance).16/05/2024.
Hal ini juga menginspirasi berkembangnya berbagai cara agar aksesibilitas informasi dapat lebih mudah dinikmati masyarakat tentang bagaimana tata kelola pemerintahan sudah berjalan baik atau diam di tempat.
Mengingat jika merujuk dari United Nations Development Program (UNDP) mendefinisikan tata kelola pemerintahan yang baik bertanggung jawab atas kewenangan ekonomi kewenangan administrasi kewenangan politik untuk mengatur masalah sosial yang kemudian sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
“Pada intinya tata kelola pemerintahan yang baik melibatkan berbagai pihak secara terintegrasi. Sistem pemerintahan tidak akan berjalan optimal apabila lembaga tidak didukung partisipasi aktif oleh elemen masyarakat.
Lalu di sinilah diperlukan kesadaran serta pengetahuan agar masyarakat dapat berpikir kritis mengenai kebijakan yang seharusnya dilakukan.
Good government memiliki beberapa indikator, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi.
Transparansi merupakan proses keterbukaan menyampaikan informasi atau aktivitas yang dilakukan dengan harapan agar pihak-pihak eksternal yang secara tidak langsung ikut bertanggung jawab dapat ikut memberikan pengawalan berfungsi kontrol sosial. Memfasilitasi akses informasi menjadi faktor penting terciptanya transparansi ini.
Partisipasi merujuk pada keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan kebijakan masukan dari berbagai pihak dalam proses pembuatan kebijakan dapat membantu pembuat kebijakan itu sendiri dengan mempertimbangkan berbagai persoalan perspektif dan opsi-opsi alternatif dalam menyelesaikan suatu persoalan.
Proses partisipasi peluang bagi pembuat kebijakan untuk mendapatkan pengetahuan baru. Mengintegrasikan harapan publik ke dalam proses pengembalian kebijakan sekaligus mengantisipasi terjadinya konflik sosial yang mungkin muncul.
Komponen yang menjamin akses partisipasi mencakup tersedianya ruang formal melalui forum forum yang relevan.
Adanya mekanisme untuk memastikan partisipasi publik proses yang inklusif dan terbuka dan adanya kepastian masukan dari publik akan diakomobil di dalam penyusunan kebijakan.
(Ba’im)
