Tanggapi Isu Reshuffle yang ramai Bergulir Belakangan ini, Jokowi Pastikan Belum Ada Reshuffle di Bulan Juni ini

Sitijenarnews.com Jakarta Kamis 9 Juni 2022; Joko Widodo (Jokowi) sudah dua periode menjabat sebagai Presiden Indonesia.

Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan usai meresmikan Masjid At Taufik di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (8/6/2022).

Sejumlah tokoh sudah banyak yang membantunya sebagai menteri.

 

Kini, Jokowipun disebut bakal kembali melakukan reshuffle kabinet.

 

Namun kini yang terbaru, Presiden Jokowi belum mau menjelaskan mengenai isu akan adanya perombakan Kabinet Indonesia Maju.

 

Setelah meresmikan masjid At-Taufiq, Jakarta Selatan, Jokowi berlalu sambil menjawab singkat.

 

“Belum-belum,” kata Presiden Jokowi di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (8/6/2022).

 

 

Saat ditanya lebih lanjut apakah reshuffle tetap akan dilaksanakan dalam waktu dekat, Jokowi tidak menjawab.

Presiden kemudian berjalan menuju mobil dinas dan beranjak meninggalkan halaman Masjid At Taufik.

Seperti Kita Ketahui Bersama Isu reshuffle kabinet kembali mencuat dan kabarnya akan dilakukan pada pekan depan.

 

Reshuffle bukan hanya dilakukan kepada menteri, juga wakil menteri.

 

Beberapa waktu lalu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengaku belum mengetahui kapan reshuffle akan dilakukan.

 

Namun, bila jadwalnya sudah pasti, ia akan membocorkannya sedikit-sedikit.

 

Isu reshuffle awalnya mencuat saat presiden mengungkapkan kekecewaannya pada sejumlah menteri dalam acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia pada Jumat (25/3/2022).

 

Presiden menyinggung sejumlah kementerian yang kurang menyerap produk-produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa.

 

Presiden mengancam akan mereshuffle menteri bila ke depannya masih banyak melakukan impor untuk pengadaan barang dan jasa di kementeriannya.

 

“Kementerian, sama saja, tapi itu bagian saya itu. Resuffle,” kata Presiden saat memberikan Pengarahan Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat, (25/3/2022).

 

Presiden meminta Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi transaksi pengadaan barang dan jasa, dan melaporkan secara harian kepadanya.

Baca juga:  Nasim Khan: Kopdes Merah Putih Harus Dikelola Profesional & Transparan

 

Menurut Presiden akan ada konsekuensi termasuk bagi Pemda apabila banyak melakukan impor.

 

“Konsekuensinya, saya sampaikan ke Menkeu, udahlah, kalau ada yang gak semangat potong DAK-nya (dana alokasi khusus). setuju? Setuju nya gak semangat? kelihatannya sudah pada ngeri semua, nanti saya patok betul nanti, DAUnya (dana alokasi umum) hati-hati saya tahan, jika ada yang tidak taat pada apa yang kita sepakati pada hari ini,” kata Jokowi.

 

Termasuk kata Presiden konsekuensi bagi BUMN.

 

Ia meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk mencopot Dirut yang banyak melakukan impor di perusahaannya.

 

“BUMN, saya sampaikan ke menteri BUMN, dah ganti dirutnya, ganti, ngapain kita?” katanya.

 

(Red/Tim-Biro Pusat Sitijenarnews)

error: