Untuk Membuktikan Uang Suap Bupati Abdul Gafur Mengalir ke Musda, KPK Bakal Panggil Petinggi Partai Demokrat di Persidangan

Sitjenarnews.com Jakarta Jum’at 10 Juni 2022; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan memanggil pihak-pihak dari Partai Demokrat dalam sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Masud.

Dok Fhoto, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur dihadirkan saat Konferensi Pers di Gedung KPK, Jakarta, yang mana Dalam OTT tersebut, KPK menetapkan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud (AGM) terkait kasus dugaan suap pekerjaan pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2021-2022. KPK juga menetapkan lima orang lainnya sebagai tersangka. Mereka yakni MI Plt Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara; EH Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; JM Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga PPU; NA swasta Bendahara umum DPC Partai Demokrat Balikpapan dan AZ swasta.

Diketahui, KPK juga telah pernah memeriksa Andi Arief sebagai Kepala Badan Pemenangan Pemilu dan Jemmy Setiawan selaku Deputi II BPOKK Bidang Kaderisasi Demokrat.

 

“Saksi-saksi yang relevan tentu akan dihadirkan, termasuk alat bukti lainnya akan diperlihatkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tersebut,” ujar Plt Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Sore ini Jumat (10/6/2022).

 

Karena itu, menurut Ali, para saksi dari Demokrat tentu akan membuat terang praktik dugaan korupsi yang dilakukan Abdul Gafur.

 

“Tidak menutup kemungkinan Andi Arief juga akan dihadirkan sebagai saksi, karena sebelumnya juga sudah di BAP pada proses penyidikan,” ujar dia.

 

Ali juga menegaskan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Abdul Gafur mengenai penggunaan uang hasil rasuah untuk kepentingan Musda Demokrat akan dibuktikan dalam persidangan.

 

“Kami pastikan jaksa KPK nanti akan buktikan surat dakwaannya di hadapan majelis hakim,” sebut Ali.

 

Seperti diketahui, Bupati nonaktif Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud didakwa menerima suap Rp 5,7 miliar terkait proyek dan perizinan di daerahnya.

 

Uang itu ditampung Bendahara DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balqis dan sebagian duitnya untuk logistik pemenangan untuk maju di DPD partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu.

Dalam dakwaan ini, terungkap juga bahwa uang hasil rasuah dipakai untuk diberikan ke beberapa pihak guna memenangkan pemilihan Ketua DPD Demokrat Kalimantan Timur.

Pada 17 Desember 2021 bertempat di Hotel Aston Samarinda, Abdul Gafur melalui orang kepercayaannya Asdarussalam dan Ahmad Zuhdi pernah memberikan uang sebesar Rp1 miliar.

Baca juga:  DITRANSFER Langsung ke Rekening, besaran Jumlah THR dan Gaji ke-13 PNS yang Paling Lambat akan Cair 2 Minggu Sebelum Hari Raya Berikut dibawah ini Rincian Lengkap Semua Pencairan dan Di semua Golongan Kepangkatan mulai dari POLRI. TNI JAKSA dan ASN

Uang itu diberikan kepada Hajjrin Zainudin kepada Supriadi alias Ucup untuk selanjutnya diserahkan kepada Abdul Gafur.

“Guna memenuhi kebutuhan biaya operasional Musda Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Timur, di mana Terdakwa Abdul Gafur Mas’ud mengikuti pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Timur,” bunyi surat dakwaan Abdul Gafur.

 

(Red/Tim-Biro Pusat Sitjenarnews)

error: