Sitijenarnews.com Jakarta, Kamis 21 Agustus 2025: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi senyap yang mengguncang publik. Kali ini, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, atau yang akrab disapa Noel, ditangkap bersama sejumlah pejabat Kementerian Ketenagakerjaan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta.
Penangkapan Noel tidak hanya menyedot perhatian publik karena jabatannya, tetapi juga karena rekam jejaknya yang dikenal sebagai aktivis relawan politik dengan citra “pembela rakyat.” Sosok yang kerap tampil di ruang publik dengan kesan sok bersih dan sok suci itu justru harus berurusan dengan hukum akibat dugaan pemerasan terhadap perusahaan yang mengurus Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
OTT berlangsung sejak Rabu malam (20/8) hingga Kamis pagi (21/8). Tim penyidik KPK mengamankan Noel bersama sedikitnya 10 orang lain, termasuk seorang pejabat eselon II Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka kemudian digelandang ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan intensif.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rochayanto, membenarkan penangkapan tersebut. “Yang pasti ada uang, ada puluhan mobil, dan ada motor Ducati yang kami sita dalam OTT ini. Semua barang bukti sedang kami dalami keterkaitannya dengan dugaan pemerasan terkait sertifikasi K3,” ujar Fitroh dalam keterangan pers, Kamis sore.
Dalam operasi ini, KPK menyita barang bukti bernilai fantastis. Setidaknya 22 kendaraan bermotor, terdiri dari mobil-mobil mewah berbagai merek dan sebuah motor Ducati berharga tinggi, ditemukan dalam penggeledahan. Selain itu, penyidik juga mengamankan uang tunai dalam jumlah besar yang masih dihitung secara rinci.
Penemuan ini menimbulkan pertanyaan besar: dari mana sumber kekayaan Noel dan para pihak terkait? Sebagai pejabat negara, kepemilikan barang-barang mewah dalam jumlah banyak menimbulkan dugaan kuat adanya praktik gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang.
KPK menduga praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dengan menjadikan sertifikasi K3 sebagai alat pungutan liar. Perusahaan-perusahaan yang membutuhkan sertifikasi tersebut untuk melindungi tenaga kerja dan menjaga standar keselamatan diduga dipaksa menyetor sejumlah uang agar urusan mereka dipermudah.
Praktik ini jelas merugikan dunia usaha sekaligus mencoreng fungsi utama Kementerian Ketenagakerjaan yang seharusnya menjadi pelindung tenaga kerja, bukan menjadikan aturan keselamatan kerja sebagai komoditas transaksi ilegal.
Nama Immanuel Ebenezer sudah lama dikenal publik, bukan karena kiprah birokrasi semata, melainkan lewat aktivitas politiknya sebagai relawan. Noel kerap membentuk kelompok dukungan dengan embel-embel “mania,” mulai dari Jokowi Mania, Ganjar Mania, hingga Prabowo Mania 08.
Kariernya melejit saat memimpin Jokowi Mania (JoMan) pada Pilpres 2019, mendukung pasangan Joko Widodo–Ma’ruf Amin. Dari sana, Noel semakin populer dan akhirnya dipercaya menduduki kursi Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
Namun, perjalanan politik Noel sarat kontroversi. Ia sering berpindah haluan dukungan politik, kerap melontarkan pernyataan provokatif, dan dinilai publik oportunis. Kini, penangkapan dalam OTT KPK menjadi puncak dari deretan kontroversi yang melekat pada dirinya.
Penangkapan Noel menimbulkan dampak serius bagi citra pemerintahan. Publik menilai kasus ini bukan sekadar masalah individu, melainkan mencerminkan rapuhnya integritas birokrasi. Posisi Wamenaker seharusnya menjadi simbol keberpihakan negara terhadap pekerja, namun justru dipakai sebagai alat pemerasan untuk memperkaya diri.
Kasus ini juga menjadi ujian bagi KPK dalam menelusuri jejaring kekuasaan yang mungkin terlibat di balik Noel. Publik menanti apakah KPK akan berhenti pada penetapan Noel sebagai tersangka atau membongkar lebih jauh kemungkinan adanya aktor politik lain yang ikut menikmati keuntungan dari praktik ilegal sertifikasi K3.
Hingga Kamis malam, status hukum Noel belum diumumkan secara resmi. Sesuai aturan, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menetapkan apakah Noel akan menjadi tersangka atau masih berstatus saksi dalam penyidikan.
Publik kini menunggu dengan penuh perhatian. Kasus ini menjadi ujian nyata, apakah hukum benar-benar dapat menyentuh pejabat tinggi yang selama ini tampil dengan citra bersih, atau justru kembali terjebak pada kompromi politik.
Satu hal yang pasti, penangkapan Noel telah menjadi peringatan keras: praktik pemerasan di balik sertifikasi, apalagi yang menyangkut keselamatan pekerja, adalah pengkhianatan besar terhadap rakyat.
(Red/Tim-Biro Pusat Sitijenar Group Multimedia)
